"Silvyana Murni Politis Atau Murni Penegakan Hukum?"
[tajukindonesia.net]
Oleh : Ferdinand Hutahaean
Mencermati dan mengikuti situasi penegakan hukum oleh Polisi belakangan ini, Saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan, *”Apakah Polisi sedang ikut bermain politik?”*
Jakarta, ibu kota Negara Republik Indonesia memang adalah barometer politik nasional. Jakarta adalah indikator bagi daerah-daerah lain. Maka sangat patutlah kondisi Politik kota Jakarta menjadi memanas saat pilkada Gubernur berlangsung. Suhu politik yang memanas tentu wajar saja terjadi dan dalam sutuasi normal meningkatnya suhu poitik itu biasanya berada dalam tataran normatif. *Namun kali ini, suhu politik cenderung lebih menanas justru karena sikap pemerintah.*Ada yang berbeda dengan Jakarta saat ini. *Pilkada Gubernur yang akan berlangsung tanggal 15 Pebruari 2017 mendatang tampaknya menjadi sebuah proses demokrasi yang buruk. Buruk karena patut diduga rejim berkuasa sedang memaksakan kehendaknya untuk memenangkan salah satu paslon, dengan memperalat penegak hukum sebagai salah satu metodologi selain kecurangan yang lain.*
Perkara yang dituduhkan kepada Silvyana Murni dan kepada Habib Riziek Ulama Besar FPI patut diduga kental dengan aroma politis dan tidak murni sebagai penegakan hukum.
Silyana Murni adalah calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang mana saat ini terus memimpin elektabilitas tertinggi dan mengalahkan elektabilitas Ahok calon gubernur petahana. *Maka atas dugaan keberpihakan rejim berkuasa kepada salah satu paslon, dicarilah perkara yang bisa dikondisikan membentuk opini buruk terhadap Silvy karena tidak menemukan masalah kepada AHY. Kasus yang dituduhkan kepada Silvy terlihat dipaksakan dan berbau politis.* Ada beberapa analisis berdasar fakta yang menunjukkan bahwa target dari proses hukum ini adalah politik bukan murni penegakan hukum sbb :
1. Pada saat proses pembangunan Mesjid di Walikota Jakarta Pusat tersebut, Silvyana sedang menjalani pendidikan Lemhanas, artinya ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab yaitu Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Penyidik menggunakan metode penyelidikan yang langsung menyasar keatas yaitu Walikota sebagai Pengguna Anggaran, padahal dalam proses seperti ini mestinya diawali dari Panitia Pengadaan Barang Jasa, kemudian meningkat ke Pejabat Pembuat Komitmen bersamaan dengan pengawas proyek, kemudian naik ke Kuasa Pengguna Anggaran baru kemudian ke Pengguna Anggaran. *Aneh jika kemudian langsung menyasar Pengguna Anggaran, karena seluruh proses ada dibawah kendali Kuasa Pengguna Anggaran. Artinya Silvy memang dijadikan target karena politik.*
3. Andai penamganan kasus ini murni penegakan hukum, maka tentu penyelidikan dan penyidikan harus dimulai dari bawah baru keatas, bukan sebaliknya. *Kecuali pimpinan tertinggi dalam hal ini Pengguna Anggaran tertangkap tangan melakukan korupsi atau menerima suap, maka wajar jika fokusnya ke Silvy. Bukankah kasus ini tidak ada tangkap tangan? Lantas mengapa Silvy yang dijadikan target? Dimana Kuasa Pengguna Anggaran? Dimana Pejabat Pembuat Komitmen?*
4. Perkara ini mendadak jadi sangat penting dan perlu cepat ditangani padahal pembangunan tersebut berlangsung 2010 silam. Mengapa Polisi terlihat begitu rajin dan cepat mengusut kasus ini?
5. Mengapa penegak hukum terkesan sangat responsif terhadap kasus ini sementara perkara yang melibatkan Ahok dibiarkan mati seperti kasus RS Sumber Waras yang merugikan negara ratusan miyar sesuai audit BPK?
Masih banyak argumentasi lainnya yang bisa disuguhkan yang menunjukkan bahwa proses hukum kepada Silvyana kental aroma politisnya.
Kita semua tentu berharap kepada pemerintah dan khususnya kepada Presiden untuk tidak menjadi tim sukses salah satu calon Gubernur Pilkada DKI karena pemerintah wajib netral dan tidak memihak. *Janganlah proses demokrasi ini justru diciderai sendiri oleh pemerintah dengan berpihak dan memperalat aparat negara untuk membantu kemenangan salah satu pasangan calon.* Demokrasi harus dijaga supaya berlangsung adil dan jujur.
*Jika memang rejim ini berpikir dan akan memaksakan kehendak bahwa Ahok yang harus jadi Gubernur DKI Jakarta, maka sebaiknya Pilkada DKI Jakarta dibatalkan saja karena demokrasi hanya akan dimanipulasi.*
Jakarta, 31 Januari 2017 [rplt]
1. Pada saat proses pembangunan Mesjid di Walikota Jakarta Pusat tersebut, Silvyana sedang menjalani pendidikan Lemhanas, artinya ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab yaitu Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Penyidik menggunakan metode penyelidikan yang langsung menyasar keatas yaitu Walikota sebagai Pengguna Anggaran, padahal dalam proses seperti ini mestinya diawali dari Panitia Pengadaan Barang Jasa, kemudian meningkat ke Pejabat Pembuat Komitmen bersamaan dengan pengawas proyek, kemudian naik ke Kuasa Pengguna Anggaran baru kemudian ke Pengguna Anggaran. *Aneh jika kemudian langsung menyasar Pengguna Anggaran, karena seluruh proses ada dibawah kendali Kuasa Pengguna Anggaran. Artinya Silvy memang dijadikan target karena politik.*
3. Andai penamganan kasus ini murni penegakan hukum, maka tentu penyelidikan dan penyidikan harus dimulai dari bawah baru keatas, bukan sebaliknya. *Kecuali pimpinan tertinggi dalam hal ini Pengguna Anggaran tertangkap tangan melakukan korupsi atau menerima suap, maka wajar jika fokusnya ke Silvy. Bukankah kasus ini tidak ada tangkap tangan? Lantas mengapa Silvy yang dijadikan target? Dimana Kuasa Pengguna Anggaran? Dimana Pejabat Pembuat Komitmen?*
4. Perkara ini mendadak jadi sangat penting dan perlu cepat ditangani padahal pembangunan tersebut berlangsung 2010 silam. Mengapa Polisi terlihat begitu rajin dan cepat mengusut kasus ini?
5. Mengapa penegak hukum terkesan sangat responsif terhadap kasus ini sementara perkara yang melibatkan Ahok dibiarkan mati seperti kasus RS Sumber Waras yang merugikan negara ratusan miyar sesuai audit BPK?
Masih banyak argumentasi lainnya yang bisa disuguhkan yang menunjukkan bahwa proses hukum kepada Silvyana kental aroma politisnya.
Kita semua tentu berharap kepada pemerintah dan khususnya kepada Presiden untuk tidak menjadi tim sukses salah satu calon Gubernur Pilkada DKI karena pemerintah wajib netral dan tidak memihak. *Janganlah proses demokrasi ini justru diciderai sendiri oleh pemerintah dengan berpihak dan memperalat aparat negara untuk membantu kemenangan salah satu pasangan calon.* Demokrasi harus dijaga supaya berlangsung adil dan jujur.
*Jika memang rejim ini berpikir dan akan memaksakan kehendak bahwa Ahok yang harus jadi Gubernur DKI Jakarta, maka sebaiknya Pilkada DKI Jakarta dibatalkan saja karena demokrasi hanya akan dimanipulasi.*
Jakarta, 31 Januari 2017 [rplt]
