Menteri SBY ini Tantang Jokowi Tegaskan ‘Yerusalem Ibu Kota Palestina’!
[tajukindonesia.id] - Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, MS Kaban, menantang Presiden Joko Widodo untuk menegaskan bahwa Yerusalem adalah ibukota Palestina.
“PYM Presiden Jokowi setelah protes Trump akui Yerusalem ibukota Israel alangkah top-nya kalau tegaskan Yerusalem ibukota Palestina. Nek wani tenan?” tegas MS Kaban di akun Twitter @hmskaban.
MS Kaban berharap King Salman menjadi “King Maker” pemantapan Yerusalem sebagai ibukota Palestina. “Saudi Arabia King Salman semoga menjafi king maker untuk pemantapan Yerusalem sebagai ibukota Palestina. Trump pancing keributan dunia,” tegas @hmskaban.
Menurut MS Kaban, Presiden Jokowi juga harus menjernihkan makna konsultasi yang dilakukan Pemerintah AS sebelum Trump menyatakan Yerusalem ibukota Israel.
“Presiden Jokowi perlu penjernihan makna konsultasi Trumpp tentang Jerusalem agar Indonesia tidak standard ganda,” tulis @hmskaban.
Sebelumnya, informasi di situs Kedutaan Besar AS menyatakan 'pemerintah AS telah berkonsultasi dengan para rekan, mitra, dan sekutunya termasuk Indonesia, sebelum mengeluarkan keputusan tersebut' (Yerusalem ibukota Israel).
Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa konsultasi itu tidak ada. "Jadi saya ingin meluruskan bahwa konsultasi itu tidak ada. Yang ada adalah komunikasi yang dimulai dari Indonesia dengan memanggil duta besar Amerika Serikat (untuk Indonesia) untuk menyampaikan posisi kita (bahwa menentang rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel) , untuk disampaikan pada (Washington)," tegas Retno Marsudi seperti dikutip bbc (08/12).
Soal itu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan, mengakui adanya kesalahan dalam terjemahan informasi yang diunggah ke situs Kedutaan Besar AS pada Kamis (07/12) mengenai pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. [ito]
Menurut MS Kaban, Presiden Jokowi juga harus menjernihkan makna konsultasi yang dilakukan Pemerintah AS sebelum Trump menyatakan Yerusalem ibukota Israel.
“Presiden Jokowi perlu penjernihan makna konsultasi Trumpp tentang Jerusalem agar Indonesia tidak standard ganda,” tulis @hmskaban.
Sebelumnya, informasi di situs Kedutaan Besar AS menyatakan 'pemerintah AS telah berkonsultasi dengan para rekan, mitra, dan sekutunya termasuk Indonesia, sebelum mengeluarkan keputusan tersebut' (Yerusalem ibukota Israel).
Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa konsultasi itu tidak ada. "Jadi saya ingin meluruskan bahwa konsultasi itu tidak ada. Yang ada adalah komunikasi yang dimulai dari Indonesia dengan memanggil duta besar Amerika Serikat (untuk Indonesia) untuk menyampaikan posisi kita (bahwa menentang rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel) , untuk disampaikan pada (Washington)," tegas Retno Marsudi seperti dikutip bbc (08/12).
Soal itu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan, mengakui adanya kesalahan dalam terjemahan informasi yang diunggah ke situs Kedutaan Besar AS pada Kamis (07/12) mengenai pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. [ito]
