Dipaksa Biayai Proyek ‘Ambisius’ Jokowi, BNI akan Kucurkan Rp2 Triliun per Tahun

[tajuk-indonesia.com]       -       Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap ngotot agar proyek kebanggaannya yaitu Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) harus rampung tahun 2019. Padahal proyek ambisius ini menelan biaya raksasa, mencapai Rp27 triliun.

Bank-bank pelat merah pun dipaksa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, bahkan dengan suku bunga yang sangat rendah antara 5-7 persen. Bank-bank BUMN terpaksa harus menyiasatinya sepintar mungkin.

Salah satunya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Menurut Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta, pihaknya akan mengucurkan kredit sebesar Rp2 triliun per tahun selama tiga tahun ke depan agar proyek LRT rampung di 2019.

“Tapi memang, belum ‘financial close’ ya. Kita masih menunggu skemanya, kita harapkan secepatnya,” ungkap dia, di Jakarta, Rabu (12/4).

Total dana yang dibutuhkan untuk mega proyek LRT mencapai Rp27 triliun, dengan rincian Rp23 triliun untuk prasarana dan Rp4 triliun untuk sarana LRT Jabodebek ini.

Sisa kebutuhan dana selain dari perbankan, dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan total Rp 9 triliun.

Namun kemudian, kata Herry, bunga yang diminta pemerintah tak melebihi 7 persen. Sehingga pihaknya, akan menyiasatinya dengan fea based income atau pendapatan non bunga/komisi dari proyek ini. Fee based income yang dia maksud berasal dari tiket LRT yang menggunakan mekanisme non-tunai.

“Jadi kalau misalkan ini ekstrimnya, bunga yang diminta 5 persen, tapi fee based-nya bisa 10 persen, ya tidak apa-apa lah. Itu masih feasible,” terang dia.

“Kita kan punya BNI Tap-Cash. Terus nantinya ada pembukaan rekening kan? Kita bisa lah mendapat biaya administrasi dari situ,” imbuh Herry.

Pengucuran kredit dari BNI untuk proyek LRT ini memang bagian dari kredit sindikasi yang rencananya akan dipimpin PT Bak Mandiri (Persero) Tbk, kemudian juga ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sebelumnya, Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni menyebutkan, pemerintah memang menginginkan suku bunga 7 persen untuk kredit infrastruktur. Namun begitu, pihaknya masih kebingungan untuk mencari marjinnya.

“Kita masih lihat ya, nanti bagaimana peluang kita untuk jaga margin dengan rate (bunga) 7 persen. Sehingga kami cari komposisi cost of fund-nya (biaya dana), bisa tetap rendah, tapi marjin kita mungkin akan tergerus,” ungkap Baiquni.[pm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: