Walah..! Pemantapan Pancasila Nunggu Arahan Mega

[tajuk-indonesia.com]          -          Urusan Pancasila, Presiden Jokowi bergerak cepat. Hari ini, beliau akan melantik para pejabat yang akan ditugaskan dalam Unit Kerja Presiden (UKP) Pemantapan Ideologi Pancasila (PIP). Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi dewan pengarahnya. Jadilah urusan pemantapan ideologi Pancasila itu menunggu arahan Mega.

Kabar pembentukan UKP Pemantapan Ideologi Pancasila (PIP), atau yang lebih dikenal UKP Pancasila-sudah terdengar sejak akhir tahun lalu. Jika ditelusuri, keberadaan unit ini pertama kali diusulkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Desember tahun lalu, yang kemudian menggandeng Yudi Latif sebagai tim perumus. Unit ini berada langsung di bawah Presiden dan berkedudukan setingkat menteri.

Di awal Juni lalu, atau tepatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan kabar unit tersebut. Ia bilang, UKP Pancasila tinggal nunggu waktu lahiran saja. 

Soalnya ia sudah meneken perpres tentang unit tersebut pertengahan Mei lalu. Dalam pidatonya, Jokowi pun menyebut, unit ini adalah kepanjangan tangannya yang bersama seluruh komponen bangsa memperkuat pengamalan pancasila yang menjadi bagian integral pembangunan. 

Ditanya siapa yang akan mengepalai unit ini pada Senin (5/6) lalu, Jokowi masih berahasia. Namun dari kabar yang beredar Yudi Latif yang sebelumnya ditunjuk sebagai tim perumus, akan melanjutkan mengepalai unit ini. Pagi ini pukul 9 pagi hari ini, kepala dan para dewan pengarah unit ini akan dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara. 

Kabar bahwa Yudi Latief yang akan mengepalai unit ini juga diungkap anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, usai tampil di acara sarasehan diskusi Pancasila, yang digelar BPOM, di Jakarta, Kemarin. Yudi yang turut hadir dalam acara itu tak menampik. Bahkan, sang moderator, saat hendak memulai acara disukui memanggil Yudi sebagai calon Kepala UKP Pancasila. Peserta disukusi yang mendengar itu menanggapinya dengan tepuk tangan. Ada pun Yudi hanya nyengir dan sedikit kikuk. 

Sidarto pun membenarkan kabar pelantikan tersebut. "Jabatan setingkat menteri. Tepuk tangan untuk Pak Yudi Latif. Ini mimpi kita bersama (lahirnya UKP Pancasila)," ujarnya. Dipuji begitu, Yudi kembali nyengir dan mengungkapkan keterkejutannya bahwa kabar tersebut sudah tersebar luas. Terkait pelantikan, Yudi tidak menampik dan menyampaikan sudah ada surat edaran dari Istana. "Tapi saya ndak mau bilang dulu," ujarnya. 

Adapun duduk di jajaran Dewan Pengarah ada 9 orang antara lain Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MUI KH Maruf Amien, eks Wapres Try Sutrisno dan dua eks ketum PP Muhammadiyah yaitu Ahmad Syafii Maarif dan Din Syamsuddin. Selain itu ada juga eks Ketua MK Mahfud MD, dan Romo Franz Magins Suseno. 

"Saya baca dan saya dengar memang begitu," kata Sidarto soal nama-nama yang duduk di jajaran dewan pengarah. Sidarto menambahkan, para tokoh ini diangkat jadi dewan pengarah lantaran dianggap memberikan pengaruh terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila. Para dewan pengarah ini akan memberi masukan kepada UKP. Eks Ketua MPR ini mengatakan kepala UKP Pancasila nantinya akan setingkat menteri. 

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno meyakinkan bahwa UKP Pancasila ini akan lebih maju dibanding program Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) yang dibentuk di zaman Orde Baru dan BP 7 Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 

Pengamat hukum tata negara DR Margarito Kamis menyambut baik lahirnya UKP Pancasila. Dia bilang, sudah dari dulu mengusulkan dan mewacanakan agar pemerintah membentuk sebuah unit yang mengupas soal Pancasila. Meski dalam usulannya itu, unit tersebut tidak berkedudukan di bawah presiden langsung, namun ada di bawah Kementerian Sekretaris Negara dengan pertimbangan efisiensi dan teknis manajemen. Menurut dia, sebuah unit terlalu kecil jika berkedudukan langsung di bawah presiden. 

Margarito menjelaskan, kepala dan dewan pengarah UKP bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun posisinya tidak setingkat menteri. "Ini tidak bisa disebut lembaga. Karena ruang lingkup kerjanya sangat kecil. Terlepas dari itu tidak masalah, yang terpenting unit ini dapat bekerja dengan baik," kata Margarito, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Apakah unit ini akan bekerja efektif membumikan Pancasila? Menurut Margarito, efektif tidaknya unit ini tergantung dari eksekutif, bukan pada para dewan pengarah. Meski yang duduk di jajaran dewan pengarah adalah tokoh-tokoh kompeten, namun jika perangkat UKP tidak responsif maka akan sulit membuat program-program ideologi Pancasila. "Fasilitas mereka yang menentukan apakah unit ini mampu menampilkan diri atau tidak," ujarnya. 

Pakar hukum tata negara dari Unpar Bandung Prof Asep Warlan Yusuf khawatir unit ini akan menjadi penafsir tunggal Pancasila. Sebuah lembaga yang kemudian menjustifikasi cara pandang Pancasila, baik substansif ataupun implementasinya. Jika itu terjadi, maka lembaga ini akan jadi polisi dan hanya akan membenarkan apa yang dikerjakan Pancasila. 

Jika itu terjadi, maka lembaga ini akan berakhir seperti BP 7, bagian dari pembenar tindakan pemerintah dan polisi yang menilai perilaku masyarakat. "Sementara tafsir yang tidak sejalan akan disebut tidak Pancasilais," kata Asep, saat dikontak, tadi malam. 

Menurut Asep, unit tersebut sebaiknya tak dibentuk oleh penguasa. Namun diserahkan kepada masyarakat, akademisi dan berbagai kalangan masyarakat. Apalagi saat ini sedang hangat-hangatnya friksi Pancasila dan agama di tengah masyarakat. 

Karena sudah terbentuk, Asep mewanti-wanti agar UKP tidak bergerak sendiri. Tapi berkolaborasi dengan lembaga yang sudah ada seperti DPR, MPR dan untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila tersebut.[pm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: