Kritik untuk Jokowi: Universitas Jangan Dijadikan Alat Kekuasaan Penguasa Negara!

[tajuk-indonesia.com] - PENGALAMAN saya saat terlibat proses perubahan status dari IAIN (Institut) menjadi UIN (Universitas) Suska Riau yang kontroversi, saat itu saya ajukan makalah yang juga dirilis di Jurnal Kampus, judulnya "Negara, Masyarakat dan Universitas."

Di sini saya menyatakan tesis saya tentang kedudukan harus sama antara Negara, Masyarakat dan Universitas, dimana semuanya berada di bawah rakyat. Memang di sini Negara memfasilitasi dan memberikan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hubungan antara Negara dan Universitas. Akan tetapi, Universitas tidak bisa ditempatkan sebagai alat kekuasaan Negara.

Karena hal ini menyangkut Ilmu Pengetahuan, Riset dan Pendidikan Tinggi juga Pemberdayaan Masyarakat yang independen.

Pada saat itu, saya meneliti beberapa universitas di luar negeri, seperti Al Azhar di Kairo, Cambridge University di Inggris dan Sorbonne University di Perancis juga Universitas-Universitas lain. Bahkan Universitas di Rusia.

Hampir seluruhnya Universitas tersebut, anggaran yang dimiliki Universitas lebih besar dari anggaran Negara. Akan tetapi Negara tidak mengusik-ngusik, justru malah mendukung penuh.

Kenapa Universitas-Universitas tersebut begitu kuat, karena independensi pendidikan tingginya selain diberikan kebebasan juga mampu membangun relasi-relasi dengan industri-industri yang kuat. Sehingga mampu menjadi mitra masyarakat dalam membangun peradaban. Bukankah majunya sebuah negara, didorong oleh majunya peradaban masyarakat.

Dan disinilah tugas Universitas atau Perguruan Tinggi.

Lain halnya di Belanda, hampir seluruh Perguruan Tinggi disubsidi oleh Negara dalam hal permodalan, akan tetapi independensi juga diberikan begitu besar. Dan juga ditempatkan berkedudukan setara dengan Negara. Padahal jika dibandingkan di Indonesia, biaya pendidikan di Universitas-Universitas yang sudah maju sangat besar. Akan tetapi tidak membebani para student-nya. Karena rata-rata, Universitas memiliki dana abadi.

Universitas jangan dijadikan alat kekuasaan penguasa Negara. Apalagi Rektornya dipilih langsung Jokowi sebagai Pembantunya. Ini pembodohan massal namanya.

Hanya ada 2 orang di dunia ini yang menguasai kekuasaan politik sekaligus ilmu pengetahuan di bawah kendalinya langsung.

Raja Namrud (Raja Babel) yang jahat dan kejam tapi diberikan Allah ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Dan Raja (Nabi) Sulaiman yang baik juga diberikan hikmah oleh Allah yang sangat tinggi. Bahkan Firaun pun tidak mampu menguasai ilmu pengetahuan dengan memberikan otoritas lembaga ilmu pengetahuan kepada para ahlinya.

Apa mungkin, Jokowi ingin menjadi Raja Namrud dan Nabi Sulaiman dengan kemampuan yang dimilikinya. Saya pikir Jokowi terlalu berkhayal.

Yudi Syamhudi Suyuti

*Penulis Asalah Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI)[pm]