Kiriman KTP Yang Fotonya Mirip Itu Dan Tinta Pembersih Jari, (Harusnya) Satu Paket
[tajuk-indonesia.com] - "UNTUK apa KTP DKI dikirim dari Kamboja coba? Chip dan materialnya asli pula, ndak ada bedanya dengan KTP yang kita pegang. Bukan terkait Pilkada? Ndak mungkinlah Bung. Bukan untuk imigran ilegal, ndak mungkinlah juga. Untuk keduanya sekaligus, nah ini yang paling mungkin. Dan pasti itu ada pembersih tinta yang dicelupkan ke kelingking itu dibagi-bagikan juga".
Pembaca tentu bisa menerka bahwa itu omongan teman penulis yang dari
Batak Karo. Benar, itulah omongan salah satu teman penulis melalui
telepon beberapa waktu lalu. Sebagaimana orang Batak Karo, ngomongnya
apa adanya, ceplas ceplos, tanpa tendeng aling-aling, yang benar
dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Begitulah kesan penulis
tentang orang Batak Karo, jujur.
KTP Dari Kamboja
Entah berapa jumlah pasti KTP dari Kamboja yang disita Bea Cukai Soekarno-Hatta itu, entah berapa yang sudah lolos dari Bea Cukai, dan entah berapa yang dikirim melalu jalur gelap. RMOL.co hanya memberitakan bahwa Lukman Edy, Anggota Komisi II DPR, mengatakan kalau dia tidak diberi akses oleh Bea Cukai ke gudang penyimpanan barang sitaan tersebut. Intuisiku mengatakan pasti luar biasa itu di gudang, pasti bikin heboh Republik ini kalau dibuka apa adanya ke publik, dan bisa bikin KPU kelimpungan menjamin Pilkada DKI sesuai prinsip Luber dan Jurdil jika KTP kiriman itu terkait Pilkada DKI.
Luar biasa? Iyalah, nampaknya memang luar biasa jumlahnya emang. Jika itu untuk keperluan rekayasa busuk Pilkada DKI, bisa luar biasa dampaknya, bisa ndak ada artinya suara real masyarakat Jakarta.
Sangat luar biasa? Bisa iya juga. Jika foto-foto di KTP itu punya kemiripan satu sama yang lain, mirip matanya, mirip rambutnya, mirip hidungnya, mirip warna kulitnya. Bisa hancur-hancuran itu Pilkada DKI itu. Apalagi orang boleh nyoblos pake KTP doang lagi.
Kalau bukan terkait Pikada? Yang hancur-hancuran negara dan anak cucu kita kelak. Bayangkan, negeri kita yang direbut dengan darah oleh pahlawan bangsa diserbu begitu saja oleh orang ndak jelas dan tahu-tahu dia sudah punya hak yang sama dengan kita sebagai warga negara, sementata loyalitasnya blasss ndak ada pada negeri ini.
Indikatornya jika terkait Pilkada?. Itumah gampang. Itung aja jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Jika terjadi kenaikan jumlah pemilih secara signifikan. Dan jumlah pemilih yang bukan tercatat sebagai pemilih di tiap TPS melonjak tajam. Kalau bisa didokumentasikan, pemilih dari luar TPS itu orangnya mirip-mirip. Nah itu indikatornya, gampang kan.
Kalau yang nyonlos pake KTP itu bahasa Indonesianya pletat pletot, langsung tangkap saja, 99 persen pasti pendatang ilegal dengan KTP dari Kamboja itu. Kalau bahasa Indonesianya lancar, kemungkinan nyoblos lebih dari sekali.
Kok bisa nyoblos lebih dari sekali? Kan jarinya dikasih tinta. Kan udah ane bilang, KTP dari Kamboja itu logisnya satu paket dengan zat kimia pembersih tinta dengan cepat. Bikin KTP aja bisa pake chip dan bahan asli apalagi cuma bikin pembersih tinta, lebih gampang bro (Tuh anak kimia ngangguk-ngangguk....)
DKI saja? Emangnya pintu masuk ke Indonesia cuma lewat Soekarno-Hatta doang. Emangnya mereka cuma mikirin Pilkada DKI doang. Emangnya pendatang ilegal yang mau dikasih KTP itu cuma di DKI doang. Mikiiiiiiiirrrr..... (ingat teman Komeng deh hahaha)
Zat Kimia Pembersih Tinta
Kalau seandainya KTP itu digunakan pendatang ilegal untuk bisa nyoblos, bener-bener hancur deh demokrasi Pilkada dan kedaulatan rakyat dan negara Indonesia. Orang asing ikut milih Gubernur di Ibu Kota negeri kita, Indonesia. Ikut milih Gubernur dan Bupati/Walikota di Pilkada serentak 2017 ini.
Kalau KTP itu digunakan seteruanya, dijadikan bukti kewarganegaraan?. Hancuuuurrrrrr negeri ini kalau begitu. Kejajah makhluk halus. Bisa ratusan abad itu nantinya. Kok makhluk halus? Lha iyalah, lha kita ndak bisa liat kalau mereka menjajah kita.
Kalau mau digunakan nyoblos dua kali? Disini nih perlunya pembersih cepat tinta yang melekat di jari diperlukan. Sampai saat ini belum ada kiriman dari luar negeri. Tapi bukan berarti belum ada pendistribusian, lha ngramunya di dalam negeri.
Langlah Antisipasi
Ini khusus langlah antisipasi terkait Pilkada. Kalau kependudukan biar diurus pihak imigrasi dan penegak hukum lainnya.
Pertama. KPU kudu buat Surat Edaran kepada KPPS yang isinya, bagi pemilih yang hanya pakai KTP dan Surat Keterangan harus bawa Kartu Keluarga alias KK asli. Ndak bawa KK asli ndak dilayanin. Dan juga KPU harus tegaskan ke KPPS ndak boleh pakai Surat Suara yang ndak terpakai, hanya boleh pakai surat suara yang dicetak lebih 2% itu.
Kedua. KPU kudu buat Surat Edaran ke KPS, dan Partai Pengusung masing-masing juga buat Surat Edaran ke saksi, untuk melakukan tes singkat kemampuan berbahasa Indonesia bagi pemilih yang hanya pakai KTP. Kalau pletat pletot langsung tangkap saja. Kan ada petugas kepolisian dan hansip di tiap TPS.
Ketiga. Periksa dengan teliti kuku bagian dalam pemilih yang hanya pakai KTP. Sebersih-bersihnya mbersihin tanda sudah nyoblos, pasti bagian kuku dalam yang dekat dengan kulit ndak bersih-bersih amat.
Keempat. Penegak hukum harus sisir alamat yang ada di KTP dari Kamboja. Jadikan petunjuk awal. Dari situ bisa dipetakan dimana kira-kira pendistribusian zat pembersih tinta juga.
Indonesia ini direbut dengan darah oleh leluhur kita. Ndak ada tempat bagi orang luar dan penghianat ikut campur kedaulatan negara kita ini. [***]
Penulis adalah Sekjen PressCode, Ketua Pengurus Nasional Mapilu-PWI 2003-2012, dan Alumnus Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta [rmol]
KTP Dari Kamboja
Entah berapa jumlah pasti KTP dari Kamboja yang disita Bea Cukai Soekarno-Hatta itu, entah berapa yang sudah lolos dari Bea Cukai, dan entah berapa yang dikirim melalu jalur gelap. RMOL.co hanya memberitakan bahwa Lukman Edy, Anggota Komisi II DPR, mengatakan kalau dia tidak diberi akses oleh Bea Cukai ke gudang penyimpanan barang sitaan tersebut. Intuisiku mengatakan pasti luar biasa itu di gudang, pasti bikin heboh Republik ini kalau dibuka apa adanya ke publik, dan bisa bikin KPU kelimpungan menjamin Pilkada DKI sesuai prinsip Luber dan Jurdil jika KTP kiriman itu terkait Pilkada DKI.
Luar biasa? Iyalah, nampaknya memang luar biasa jumlahnya emang. Jika itu untuk keperluan rekayasa busuk Pilkada DKI, bisa luar biasa dampaknya, bisa ndak ada artinya suara real masyarakat Jakarta.
Sangat luar biasa? Bisa iya juga. Jika foto-foto di KTP itu punya kemiripan satu sama yang lain, mirip matanya, mirip rambutnya, mirip hidungnya, mirip warna kulitnya. Bisa hancur-hancuran itu Pilkada DKI itu. Apalagi orang boleh nyoblos pake KTP doang lagi.
Kalau bukan terkait Pikada? Yang hancur-hancuran negara dan anak cucu kita kelak. Bayangkan, negeri kita yang direbut dengan darah oleh pahlawan bangsa diserbu begitu saja oleh orang ndak jelas dan tahu-tahu dia sudah punya hak yang sama dengan kita sebagai warga negara, sementata loyalitasnya blasss ndak ada pada negeri ini.
Indikatornya jika terkait Pilkada?. Itumah gampang. Itung aja jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Jika terjadi kenaikan jumlah pemilih secara signifikan. Dan jumlah pemilih yang bukan tercatat sebagai pemilih di tiap TPS melonjak tajam. Kalau bisa didokumentasikan, pemilih dari luar TPS itu orangnya mirip-mirip. Nah itu indikatornya, gampang kan.
Kalau yang nyonlos pake KTP itu bahasa Indonesianya pletat pletot, langsung tangkap saja, 99 persen pasti pendatang ilegal dengan KTP dari Kamboja itu. Kalau bahasa Indonesianya lancar, kemungkinan nyoblos lebih dari sekali.
Kok bisa nyoblos lebih dari sekali? Kan jarinya dikasih tinta. Kan udah ane bilang, KTP dari Kamboja itu logisnya satu paket dengan zat kimia pembersih tinta dengan cepat. Bikin KTP aja bisa pake chip dan bahan asli apalagi cuma bikin pembersih tinta, lebih gampang bro (Tuh anak kimia ngangguk-ngangguk....)
DKI saja? Emangnya pintu masuk ke Indonesia cuma lewat Soekarno-Hatta doang. Emangnya mereka cuma mikirin Pilkada DKI doang. Emangnya pendatang ilegal yang mau dikasih KTP itu cuma di DKI doang. Mikiiiiiiiirrrr..... (ingat teman Komeng deh hahaha)
Zat Kimia Pembersih Tinta
Kalau seandainya KTP itu digunakan pendatang ilegal untuk bisa nyoblos, bener-bener hancur deh demokrasi Pilkada dan kedaulatan rakyat dan negara Indonesia. Orang asing ikut milih Gubernur di Ibu Kota negeri kita, Indonesia. Ikut milih Gubernur dan Bupati/Walikota di Pilkada serentak 2017 ini.
Kalau KTP itu digunakan seteruanya, dijadikan bukti kewarganegaraan?. Hancuuuurrrrrr negeri ini kalau begitu. Kejajah makhluk halus. Bisa ratusan abad itu nantinya. Kok makhluk halus? Lha iyalah, lha kita ndak bisa liat kalau mereka menjajah kita.
Kalau mau digunakan nyoblos dua kali? Disini nih perlunya pembersih cepat tinta yang melekat di jari diperlukan. Sampai saat ini belum ada kiriman dari luar negeri. Tapi bukan berarti belum ada pendistribusian, lha ngramunya di dalam negeri.
Langlah Antisipasi
Ini khusus langlah antisipasi terkait Pilkada. Kalau kependudukan biar diurus pihak imigrasi dan penegak hukum lainnya.
Pertama. KPU kudu buat Surat Edaran kepada KPPS yang isinya, bagi pemilih yang hanya pakai KTP dan Surat Keterangan harus bawa Kartu Keluarga alias KK asli. Ndak bawa KK asli ndak dilayanin. Dan juga KPU harus tegaskan ke KPPS ndak boleh pakai Surat Suara yang ndak terpakai, hanya boleh pakai surat suara yang dicetak lebih 2% itu.
Kedua. KPU kudu buat Surat Edaran ke KPS, dan Partai Pengusung masing-masing juga buat Surat Edaran ke saksi, untuk melakukan tes singkat kemampuan berbahasa Indonesia bagi pemilih yang hanya pakai KTP. Kalau pletat pletot langsung tangkap saja. Kan ada petugas kepolisian dan hansip di tiap TPS.
Ketiga. Periksa dengan teliti kuku bagian dalam pemilih yang hanya pakai KTP. Sebersih-bersihnya mbersihin tanda sudah nyoblos, pasti bagian kuku dalam yang dekat dengan kulit ndak bersih-bersih amat.
Keempat. Penegak hukum harus sisir alamat yang ada di KTP dari Kamboja. Jadikan petunjuk awal. Dari situ bisa dipetakan dimana kira-kira pendistribusian zat pembersih tinta juga.
Indonesia ini direbut dengan darah oleh leluhur kita. Ndak ada tempat bagi orang luar dan penghianat ikut campur kedaulatan negara kita ini. [***]
Penulis adalah Sekjen PressCode, Ketua Pengurus Nasional Mapilu-PWI 2003-2012, dan Alumnus Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta [rmol]
Related Posts :
10 JANJI MANIS JOKOWI, TAK BISA DIHAPUS DENGAN AKSI JALAN KAKI, TAPI HARUS DILUNASI
Jokowi-Gatot, Duet Maut Apa Bakal Duel Maut
Nusron Ikut Goyang Setnov di Golkar
KASIAN.. Pendukung Jokowi Tak Berani POLLING Karena Selalu Kalah, Bikin Akal-akalan.. Eh KALAH juga
NAHLOH..!! Bila Kembali Jadikan Setnov Tersangka, KPK Bisa Diproses Hukum dengan Ancaman 6 Tahun Penjara
