Pimpinan DPR: Kapolri Perlu Banyak Konsultasi Dengan MUI

[tajukindonesia.net] Kapolri Jenderal Tito Karnavian dianggap tidak tahu menempatkan posisi para ulama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

"Kapolri itu saya kira perlu konsultasi banyak dengan MUI supaya dia tahu apa positifnya MUI dan bagaimana menata hubungan antar agama," tegas Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1).

Pernyataan itu dikatakan Fahri menanggapi pernyataan Jenderal Tito yang menyebut ulama, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

Bukan tanpa alasan, menurut Fahri, tidak sedikit dari fatwa MUI justru menguntungkan negara baik dari sisi finansial maupun dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya memberi contoh, meskipun MUI tidak diurus negara tapi mereka sudah memfatwakan instrumen keuangan yang menguntungkan negara sampai 700 triliun, mulai dari sukuk, instrumen-instrumen keuangan yang kemudian dihalalkan oleh MUI, dibeli dan ditransaksikan terutama di timur tengah, negara mendapat uang dari Rp. 700 triliun," jelasnya.

Fahri tak sependapat dengan anggapan yang menyebut fatwa MUI mengganggu kelompok ataupun agama lain. Sebab, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sesungguhnya hanya untuk Ummat Muslim. Itupun hanya bagi Ummat Islam yang mau menuruti fatwa. 

"Fatwa itu tidak untuk kelompok lain tapi untuk kelompok Islam. Kalau tidak mau ikut ya tidak apa-apa kesadaran masing-masing. Agama itu bukan sebuah institusi tapi kesadaran, keyakinan," tandasnya. [rm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: