Hunian DP Nol Rupiah, Ketua DPRD: Anies Melanggar Permendagri
Hunian DP Nol Rupiah, Ketua DPRD: Anies Melanggar Permendagri
[tajukindonesia.id] - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai program DP nol persen Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu terburu-buru. Sehingga, dia menduga Anies melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga dia menilai Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu harus melakukan perencanaan lebih matang lagi atau membuat peraturan baru. Pasalnya, sepengetahuan Pras, kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya.
"Itu melanggar Permendagri No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yakni, Pasal 54A ayat (6) Permendagri itu memang menyebut penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah engga bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).
Selain itu, program rumah DP nol rupiah itu sudah dilakukan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, kata Pras sapaan akrab Prasetio, harga jual yang ditawarkan Pemprov DKI jauh lebih mahal dibandingkan program sejuta rumah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sehingga, dia menilai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan susah menjangkau hunian nol rupiah tersebut. "Sayangnya harga yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh MBR. Program sejuta rumah milik Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi dengan bunga sampai 5,5 persen pertahun dengan jangka waktu sampai 20 tahun," ungkapnya.
Lanjut diterangkan Politikus PDIP ini, harga jual yang dipasarkan program Jokowi ditawarkan Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak. Masyarakat perlu membayar cicilan dengan Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta perbulannya.
"Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta perbulan masih bisa mencicil," jelasnya.
Sedangkan Rusunami hunian nol rupiah kata Pras, cicilan yang ditawarkan gubernur Anies Baswedan dimulai dari Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta yang mana jika pendapatan MBR minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan jika UMP DKI Rp 3,6 juta warga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," ucap dia. [jawapos]
