Jokowi Temui DPD I Golkar, Advokat Senior: Tak Etis Presiden Campuri Urusan Internal Partai Politik

[tajukindonesia.id]         -        Seharusnya seorang Presiden tidak boleh dan tidak etis menemui apalagi mencampuri urusan pengurus internal partai politik. Apalagi Presiden bukan kader atau mantan pengurus partai politik.

Penegasan itu disampaikan praktisi hukum senior Arman Garuda Nusantara mengomentari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan DPD I Golkar.

“Ini apa urusannya ya DPD 1 Partai Golkar dengan Pak Presiden @jokowi?? Seharusnya seorang Presiden tidak boleh dan tidak etis menemui apalagi mencampuri urusan pengurus internal Partai Politik, apalagi Presiden itu bukan kader ataupun mantan pengurus Partai Politik tersebut,” tegas  Arman di akun Twitter @armangn8.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sejumlah Ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia menemui Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (30/11).

Tampak dalam rombongan, Airlangga Hartarto yang disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Ketum Golkar Setya Novanto.

Seperti dikutip tribunnews (30/11), pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai berlebihan upaya DPD I Golkar menemui Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Menurut Hendri, upaya fungsionaris Golkar itu terlihat berlebihan karena akan dicitrakan meminta restu Presiden Jokowi.

Kata Hendri, menjadi hal wajar kalau kemudian publik memiliki opini bahwa Jokowi mengatur Golkar karena kehadiran para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia.   [ito]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: