Pakar Hukum Tata Negara Dinilai Jokowi Terapkan Strategi Deodorant Effect Tuk Tutupi Ketegangan Sosial
[tajukindonesia.net] - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah memainkan strategi 'deodorant effect' untuk menutupi ketegangan sosial yang ditimbulkan. Padahal, kata Asep, cara seperti tersebut tidak akan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya.
Sebagai contoh, lanjut dia, Aksi Bela Islam yang mencapai jilid ketiga, hal tersebut terjadi karena strategi pemerintah yang terkesan menutupi kesalahan. Meski sebenarnya ada ketegangan sosial yang cukup tajam namun pemerintahan Jokowi seakan-akan tidak mengangap sebagai masalah penting.
"Memang ini bagian strategi dari pemerintah untuk menutupi ketegangan sosial. Hal itu bertujuan untuk menghindari konflik juga, antara kepentingan dan sosial," kata Asep kepada TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Jadi, menruut Asep, tidak mengherankan bila masyarakat melihat kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ada rekayasa. Pasalnya, diakui atau tidak proses hukum yang diterapkan kepada Ahok tergolong lambat. Selain itu hingga saat ini mantan Bupati Belitung Timur tersebut tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Jangan sampai deodorant effect ini hanya menimbulkan wangi, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tetap saja baunya masih ada. Biar ga bau itu kan harusnya minum vitamin dan obat," tambahnya.
Lebih jauh, Asep mengungkapkan, bila cara deodorant effect masih tetap dilakukan oleh pemerintah, maka suatu saat nanti cara tersebut akan menimbulkan kegaduhan besar. Sehingga, menurut dia, pemerintah sudah sepatutnya melakukan langkah serius yang berdampak jangka panjang, tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional.
"Bila seperti ini terus, khawatirnya akan ada ledakan. Meskipun pemerintah lakukan strategi dengan menunggu momentum situasi masyarakat. Tapi cara-cara parsial dan jangka pendek, tidak menuntaskan permasalahan secara komprehensif," jelasnya.
"Jadi sebetulnya ini sudah by design, tapi kita lihat seolah pemerintah tidak mengerti, nah ini yang sangat bahaya. Jika Presiden Jokowi sangat lugu, dan menuruti segala pembisiknya yang hal itu tidak berdampak pada negara," ungkapnya.
Oleh karenanya, Asep mengharapkan Jokowi bisa melakukan komunikasi yang baik dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas permasalahan negara. Bagaimanapun, Jusuf Kalla sendiri merupakan orang yang ahli mengatasi persoalan bangsa.
"Harusnya Jokowi bisa mengelola negara ini dengan baik. Jangan justru skeptis. Nah jadi hemat saya, Jokowi harus lakukan komunikasi dengan JK untuk menutupi kelemahan. Sebaiknya begitu, saya yakin penyelesaian bisa terwujud," pungkasnya. [ts]
"Jangan sampai deodorant effect ini hanya menimbulkan wangi, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tetap saja baunya masih ada. Biar ga bau itu kan harusnya minum vitamin dan obat," tambahnya.
Lebih jauh, Asep mengungkapkan, bila cara deodorant effect masih tetap dilakukan oleh pemerintah, maka suatu saat nanti cara tersebut akan menimbulkan kegaduhan besar. Sehingga, menurut dia, pemerintah sudah sepatutnya melakukan langkah serius yang berdampak jangka panjang, tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional.
"Bila seperti ini terus, khawatirnya akan ada ledakan. Meskipun pemerintah lakukan strategi dengan menunggu momentum situasi masyarakat. Tapi cara-cara parsial dan jangka pendek, tidak menuntaskan permasalahan secara komprehensif," jelasnya.
"Jadi sebetulnya ini sudah by design, tapi kita lihat seolah pemerintah tidak mengerti, nah ini yang sangat bahaya. Jika Presiden Jokowi sangat lugu, dan menuruti segala pembisiknya yang hal itu tidak berdampak pada negara," ungkapnya.
Oleh karenanya, Asep mengharapkan Jokowi bisa melakukan komunikasi yang baik dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas permasalahan negara. Bagaimanapun, Jusuf Kalla sendiri merupakan orang yang ahli mengatasi persoalan bangsa.
"Harusnya Jokowi bisa mengelola negara ini dengan baik. Jangan justru skeptis. Nah jadi hemat saya, Jokowi harus lakukan komunikasi dengan JK untuk menutupi kelemahan. Sebaiknya begitu, saya yakin penyelesaian bisa terwujud," pungkasnya. [ts]
Related Posts :
Pakar Hukum Tata Negara Menilai Ahok Membuat Jokowi Kehilangan Akal Sehatnya
Pakar Hukum Nilai Nota Keberatan Ahok seperti Bunuh Diri
Pakar Hukum : Miliki Potensi Mengulangi Perbuatannya, Ahok Seharusnya Ditahan
Pakar Hukum Tata Negara Dinilai Jokowi Terapkan Strategi Deodorant Effect Tuk Tutupi Ketegangan Sosial
Pakar Hukum Sebut Jokowi Harus Keluarkan Keppres Pemberhentian Ahok Sementara
