Jelang Pemilu 2019, Perang Hoaks Akan Semakin Tinggi
[tajuk-indonesia.com] - Penyebaran hoaks alias berita bohong sudah sangat meresahkan masyarakat. Namun, penyebaran yang ada saat ini dianggap belum ada apa-apanya. Menjelang Pemilu 2019, penyebaran hoaks akan sangat marak dengan fitnah-fitnah yang lebih kejam.
Demikian prediksi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang disampaikan saat Press Gathering Wartawan Parlemen di Bandar Lampung, Sabtu (16/9).
Acara tersebut memang membahas khusus tentang bahaya hoaks dengan mengambil tema "Turn Back Hoax". Menurut wakil ketua umum PAN ini, menjelang Pemilu, akan ada perang hoaks dari pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya.
Untuk itu, dia berharap pers berperan aktif dalam meminimalisir berita-berita bohong dan hoaks. Sebab, berita semacam itu berpotensi memecah-belah kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Pers harus memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk memilah mana berita bohong dan mana berita kredibel.
"Dinamika politik semakin menghangat mulai Oktober nanti, saat verifikasi partai politik berjalan. Kita perlu mengantisipasi peningkatan produksi hoaks, karena masa jeda antara penetapan capres-cawapres dengan pemungutan suara cukup panjang," kata Taufik.
Menurut dia, panjangnya tahapan Pemilu dan Pilpres tahun 2019 memecahkan rekor perhelatan pesta demokrasi di Indonesia. Untuk jeda penetapan capres dan cawapres hingga ke pemilihan mencapai waktu sekitar delapan bulan. Di jeda ini, pasti timbul bermacam-macam hoaks dari pihak tertentu untuk menjatuhkan capres yang tidak mereka sukai.
"Ini tahapan Pemilu paling panjang dalam sejarah. Pers harus berperan aktif karena lamanya proses berpotensi meningkatkan produksi hoaks. Pers harus menjadi saluran informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan di tengah menghangatnya suhu politik," terangnya.
Selain peningkatan produksi hoaks, proses Pemilu juga akan berpengaruh pada kinerja DPR. Taufik memprediksi, kehadiran angggota DPR di Senayan akan terdegradasi oleh serangkain kegiatan di tahun politik. Sebagian anggota Dewan akan disibukkan dengan serangkain kegiatan kampanye Pemilu legislatif hingga pemenangan capres dan cawapres yang diusung partainya.
"Tingkat kehadiran anggota Dewan mulai terdegradasi. Saat rapat paripurna HUT DPR kemarin saja, anggota yang hadir hanya 61 orang. Karena itu, Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Sekretariat Jenderal DPR mendiskusikan sejumlah terobosan untuk mengantisipasi masuknya tahun politik," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Sekjen DPR Ahmad Djunet mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan berbagai perbaikan terkait peningkatan kualitas kerja anggota Dewan. Agar lebih maksimal, ia mendorong insan pers ikut berperan dalam proses perbaikan kinerja kelembagaan dan anggota Dewan.
"Kami menyadari, pers berperan besar dalam menjalankan fungsi kontrol. Kami tidak akan membungkam sikap kritis dan fungsi tersebut. Namun, kami meminta pers dan Kesekjenan DPR saling bersinergi dalam melakukan berbagai perbaikan," demikian Ahmad. [rmol]
Menurut dia, panjangnya tahapan Pemilu dan Pilpres tahun 2019 memecahkan rekor perhelatan pesta demokrasi di Indonesia. Untuk jeda penetapan capres dan cawapres hingga ke pemilihan mencapai waktu sekitar delapan bulan. Di jeda ini, pasti timbul bermacam-macam hoaks dari pihak tertentu untuk menjatuhkan capres yang tidak mereka sukai.
"Ini tahapan Pemilu paling panjang dalam sejarah. Pers harus berperan aktif karena lamanya proses berpotensi meningkatkan produksi hoaks. Pers harus menjadi saluran informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan di tengah menghangatnya suhu politik," terangnya.
Selain peningkatan produksi hoaks, proses Pemilu juga akan berpengaruh pada kinerja DPR. Taufik memprediksi, kehadiran angggota DPR di Senayan akan terdegradasi oleh serangkain kegiatan di tahun politik. Sebagian anggota Dewan akan disibukkan dengan serangkain kegiatan kampanye Pemilu legislatif hingga pemenangan capres dan cawapres yang diusung partainya.
"Tingkat kehadiran anggota Dewan mulai terdegradasi. Saat rapat paripurna HUT DPR kemarin saja, anggota yang hadir hanya 61 orang. Karena itu, Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Sekretariat Jenderal DPR mendiskusikan sejumlah terobosan untuk mengantisipasi masuknya tahun politik," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Sekjen DPR Ahmad Djunet mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan berbagai perbaikan terkait peningkatan kualitas kerja anggota Dewan. Agar lebih maksimal, ia mendorong insan pers ikut berperan dalam proses perbaikan kinerja kelembagaan dan anggota Dewan.
"Kami menyadari, pers berperan besar dalam menjalankan fungsi kontrol. Kami tidak akan membungkam sikap kritis dan fungsi tersebut. Namun, kami meminta pers dan Kesekjenan DPR saling bersinergi dalam melakukan berbagai perbaikan," demikian Ahmad. [rmol]
