Gugat Presidential Threshold, Yusril Daftarkan Judicial Review UU Pemilu
[tajuk-indonesia.com] - Partai Bulan Bintang (PBB) telah memastikan untuk mengajukan gugatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal tersebut mengatur tentang presidential threshold (ambang batas pencalonan) presiden-wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang yang telah ditetapkan sebesar 20-25 persen.
Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor alias Ferry mengatakan, Selasa (5/9), Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra akan mendaftarkan permohonan judicial review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu ke MK.
“Besok (hari ini, Selasa 5/9) pukul 10.00 WIB Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra akan ke Mahkamah Konstitusi antar permohonan Judicial review (JR) terhadap Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,” kata Ferry seperti dikutip abadikini.com, Senin (4/9) malam.
Sebelumnya, Yusril mengatakan, pihaknya dalam mengajukan gugatan UU Pemilu ke MK bukan atas nama pribadinya, namun atas nama PBB. Karena, menurutnya, PBB adalah satu-satunya partai yang memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu.
“Gugatannya bukan atas nama saya pribadi, tapi atas nama partai. Karena PBB satu-satunya partai yang memiliki legal standing untuk menguji Undang-undang Pemilu itu,” jelas Yusril, Sabtu (26/8) lalu.
Dia menjelaskan, dalam pengajuan gugatannya tersebut, PBB bertujuan untuk memperjuangkan haknya mengajukan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019. Selaku partai yang dipastikan menjadi peserta Pemilu 2019, PBB punya hak konstitusional untuk mengusung capres dan cawapres.
Namun dengan munculnya Pasal 222 di UU Nomor 7 tahun 2017 itu, membuat hak mencalonkan atau mengusung capres-cawapres menjadi dikesampingkan.
“Dengan alasan inilah, kami berharap MK dapat menerima permohonan kami,” tukas Yusril. [swc]
Sebelumnya, Yusril mengatakan, pihaknya dalam mengajukan gugatan UU Pemilu ke MK bukan atas nama pribadinya, namun atas nama PBB. Karena, menurutnya, PBB adalah satu-satunya partai yang memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu.
“Gugatannya bukan atas nama saya pribadi, tapi atas nama partai. Karena PBB satu-satunya partai yang memiliki legal standing untuk menguji Undang-undang Pemilu itu,” jelas Yusril, Sabtu (26/8) lalu.
Dia menjelaskan, dalam pengajuan gugatannya tersebut, PBB bertujuan untuk memperjuangkan haknya mengajukan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019. Selaku partai yang dipastikan menjadi peserta Pemilu 2019, PBB punya hak konstitusional untuk mengusung capres dan cawapres.
Namun dengan munculnya Pasal 222 di UU Nomor 7 tahun 2017 itu, membuat hak mencalonkan atau mengusung capres-cawapres menjadi dikesampingkan.
“Dengan alasan inilah, kami berharap MK dapat menerima permohonan kami,” tukas Yusril. [swc]
Related Posts :
Hot!! Di Kabarkan Prof. Yusril Pun Ikut Gabung di Aksi 4 November.
Yusril Ihza Mahendra : KPK Lebih "Genit" Lakukan Pemberantasan Korupsi, Hampir Kayak Toko Kelontong
Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Tunjuk Yusril Menjadi Ketua Terkait Penistaan Agama
Yusril Ihza Mahendra : Rahmawati Cs Cuma Bicarakan Kritik Pemerintah, Bukan Makar!
Yusril Tuding Penangkapan Rachmawati Terkait Pasca Rapat di UBK
