Terlalu Banyak Janji? Tim Ekonomi Jokowi Harus Kerja Keras Wujudkan Janji Kampanye
[tajuk-indonesia.com] - Memasuki empat tahun pemerintahan Joko Widodo, tim ekonomi harus bekerja keras mewujudkan semua janji Presiden Jokowi saat kampanye. Yaitu mematok pertumbuhan ekonomi pada angka kisaran 7 persen.
“Karena tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (Senin, 12/06).
Pihak pemerintah yang hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Dalam raker ini, Misbakhun meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, mengingat saat ini pada kisaran angka -0,6 sampai dengan -0,4. Hal ini supaya setiap hutang yang dibuat oleh pemerintah itu memang untuk membiayai pembangunan bukan hutang yang sebagian uang dipakai untuk menutup pembayaran cicilan hutang.
Dikatakan Misbakhun, Pemerintah diminta benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh bagaimana memperbesar peran pembiayaan Non APBN untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sehingga kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.
Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan Non APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur lah yang menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi kita dan harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.
“Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4 sampai dengan 6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional,” tutupnya. [pjs]
Dalam raker ini, Misbakhun meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, mengingat saat ini pada kisaran angka -0,6 sampai dengan -0,4. Hal ini supaya setiap hutang yang dibuat oleh pemerintah itu memang untuk membiayai pembangunan bukan hutang yang sebagian uang dipakai untuk menutup pembayaran cicilan hutang.
Dikatakan Misbakhun, Pemerintah diminta benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh bagaimana memperbesar peran pembiayaan Non APBN untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sehingga kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.
Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan Non APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur lah yang menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi kita dan harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.
“Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4 sampai dengan 6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional,” tutupnya. [pjs]
Related Posts :
Menteri Keuangan Sri Mulyani: Bilang "Saya Indonesia, Saya Pancasila" tapi tak Bayar Pajak
Wow, Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Rp 1,6 Triliun
Pajak Tak Capai Target, Pemerintah Bersiap Cari Utang Lagi
Cabut Subsidi Listrik 900 Va, Kementerian ESDM Diserbu 27.000 Pengaduan
Simak, Apa Bedanya Pembiayaan Syariah dan Konvensional?
