Rizal Ramli: Korupsi e-KTP Buktikan Bahwa Sistem Kita Sudah Rusak Berat
[tajuk-indonesia.com] - " Korupsi E-KTP sungguh mengejutkan dan memalukan kita semua sebagai bangsa. Bukan saja karena tokoh-tokoh besar yang diduga terlibat dalam kasus ini begitu banyak. Tapi juga karena jumlah kerugian negara Rp 2,3 triliun itu sungguh luar biasa. Bayangkan, hampir 40 persen dari total nilai proyek diduga di korupsi."
Demikian disampaikan oleh Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Dr Rizal Ramli di Jakarta, Jumat 7 April 2017.
Kasus E-KTP, kata Rizal, menunjukkan prosedur pengadaan proyek
kenegaraan rentan disusupi kepentingan banyak orang, banyak pihak,
bahkan dari berbagai partai politik yang saling berbeda garis dan
kepentingan politiknya.
Dugaan korupsi E-KTP ini, kata Rizal, termasuk paling aneh untuk ukuran
negara-negara yang memakai sistem demokrasi seperti Indonesia. Di banyak
negara, partai-partai yang melakukan korupsi biasanya adalah partai
berkuasa atau pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena merekalah
yang memerintah, punya akses terhadap proyek dari tahap perencanaan,
penganggaran, hingga eksekusi.
"Di kita, terutama dalam kasus E-KTP ini, politisi dari partai yang
tidak pro pemerintah atau oposisi, juga ikut diduga terlibat kasus ini.
Ini memang agak aneh," kata Rizal Ramli, yang pernah menjadi Menteri
Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan pada masa Presiden
Abdurrahman Wahid ini.
Pada kasus ini, Rizal menyebut sepertinya semua tangan masuk ke kaleng
kue yang sama. Ramai-ramai dan kita nyaris tidak tahu bagaimana
membenahinya. Karena begitu banyak yang diduga terlibat, melibatkan
infrastuktur politik, tokoh partai dan pejabat pemerintah.
"Kalau ini namanya udah system failure. Sistemnya sudah rusak berat," kata Rizal.
Kasus E-KTP ini, harus menjadi momentum bagi semua orang dan terutama
bagi pemerintahan Jokowi yang dikenal pekerja keras dan bersih dari
masalah seperti ini.
Kalau sistem sudah failure, lanjut Rizal, kita perlu melakukan total
crackdown. "A game changer harus dilakukan untuk mengubah karakter elit
yang korup."
Lewat kasus ini, Presiden Jokowi bisa mengambil langkah-langkah
bersejarah demi perbaikan demokrasi dan terutama sistem kepartaian kita.
Setidaknya, kata Rizal, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh
pemerintah. Pertama, kasus ini harus dijadikan momentum oleh
pemerintahan Jokowi membenahi sistem internal kepemerintahan. Terutama
pengadaan dan perencanaan proyek di pemerintahan. Supaya aneka
kepentingan bisa diminimalisir.
"Tutup celah dan awasi proyek raksasa seperti ini semenjak dari
perencanaan, tender, penentuan pemenang hingga eksekusi," kata Rizal.
Kedua, kasus ini juga, harus menjadi momentum untuk membenahi sistem
kepartaian kita, karena ada dugaan politisi sejumlah partai politik
terlibat. Dan jumlahnya banyak sekali. Ini seperti membuktikan partai
mencari duit sendiri untuk operasional partai.
"Beberapa tahun lalu, kami mengusulkan agar pendanaan partai disumbang
oleh pemerintah, dengan jumlah tertentu. Ini salah satu cara agar para
petinggi partai kita tidak sibuk cari duit dengan segala cara untuk
partainya," kata Rizal.
Ketiga, pemerintahan Jokowi, harus menjadikan korupsi E-KTP, yang dalam
sejumlah pemberitaan disebut sebagai kasus dengan kerugian negara paling
besar, sebagai momentum untuk mengubah hawa politik nasional.
"Hawa politik kita belakangan ini cenderung panas, agak SARA, dan itu
sebetulnya bikin kita tidak tenang dan berpotensi mengganggu iklim
ekonomi. Pemerintah, lanjutnya, bisa mengubah hawa ini menjadi perang
terhadap korupsi, tangkap para pelaku, lalu benahi sistem."
"Dengan begitu, kita punya agenda yang sama, rakyat akan bersatu padu
dibelakang presiden, dan hawa politik kita akan banyak berubah," tegas
Rizal Ramli.[mdk]
