Titiek Soeharto Terancam Sanksi, DPP Golkar Diminta Pikir Ulang
[tajuk-indonesia.com] - Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta DPP partainya berpikir ulang untuk memberikan sanksi terhadap Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.
Titiek Soeharto yang merupakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar sebelumnya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pasangan Cagub Cawagub DKI Anies BAswedan-Sandiaga Uno. Atas tindakan Titiek tersebut, DPP Golkar mewacanakan untuk memberikan sanksi terhadap putri Presiden RI kedua itu.
"Saya kira untuk memberikan sanksi kepada Mbak Titiek DPP harus mempertimbangkannya lagi secara matang," ucap Doli saat dihubungi, Rabu (1/3/2017).
Sesuai aturan partai, kata Doli, untuk memberi sanksi terhadap seorang kader ada mekanismenya. Dimulai dari peringatan satu, dua, dan tiga. Baru kemudian dikeluarkan sanksi ringan, sedang, atau berat.
"Bila konsisten dengan mekanisme itu, sebenarnya tidaklah mudah memberikan sanksi kepada seseorang. Apalagi parpol kan masuk kategori organisasi sosial non profit. Semua orang bergabung secara sukarela, ingin mengabdi, dan menjadikannya sebagai alat perjuangan idealismenya. Tidak digaji seperti di perusahaan yang kapan buat salah atau tidak disukai bisa dipecat seenaknya," ucapnya.
Lebih baik, usul Doli, dilakukan dialog terlebih dahulu antara pihak DPP Golkar dengan Titiek Soeharto.
"Mungkin dilakukan dialog dulu dengan Mbak Titiek, apa motif, latar belakang, dan tujuan dari sikap yang diambilnya saat ini. Kedua, bila dilihat dari motif, latar belakang, dan tujuannya, saya menilai justeru apa yang dilakukan oleh Mbak Titiek baik buat partai," ujarnya.
Pasalnya, lanjut Doli, sikap Titiek menginginkan Golkar kembali sebagai partai yang berkarakter, sama aspirasi dan pandangannya dengan mayoritas masyarakat, seperti slogannya selama ini 'suara golkar, suara rakyat'.
"Kekuatan politik yang dalam pengambilan keputusannya didasari oleh objektivitas serta semangat yang berkembang di masyarakat seperti nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Bukan didasari oleh pragmatisme, transaksional, apalagi kepentingan kelompok tertentu," tandasnya. [ts]
"Bila konsisten dengan mekanisme itu, sebenarnya tidaklah mudah memberikan sanksi kepada seseorang. Apalagi parpol kan masuk kategori organisasi sosial non profit. Semua orang bergabung secara sukarela, ingin mengabdi, dan menjadikannya sebagai alat perjuangan idealismenya. Tidak digaji seperti di perusahaan yang kapan buat salah atau tidak disukai bisa dipecat seenaknya," ucapnya.
Lebih baik, usul Doli, dilakukan dialog terlebih dahulu antara pihak DPP Golkar dengan Titiek Soeharto.
"Mungkin dilakukan dialog dulu dengan Mbak Titiek, apa motif, latar belakang, dan tujuan dari sikap yang diambilnya saat ini. Kedua, bila dilihat dari motif, latar belakang, dan tujuannya, saya menilai justeru apa yang dilakukan oleh Mbak Titiek baik buat partai," ujarnya.
Pasalnya, lanjut Doli, sikap Titiek menginginkan Golkar kembali sebagai partai yang berkarakter, sama aspirasi dan pandangannya dengan mayoritas masyarakat, seperti slogannya selama ini 'suara golkar, suara rakyat'.
"Kekuatan politik yang dalam pengambilan keputusannya didasari oleh objektivitas serta semangat yang berkembang di masyarakat seperti nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Bukan didasari oleh pragmatisme, transaksional, apalagi kepentingan kelompok tertentu," tandasnya. [ts]
Related Posts :
Pemeriksaan Ahok Oleh Bareskrim Diduga Skenario Gembosi Demo Besar Umat Islam 4 November 2016 di Istana
Kemendagri Bantah Isu Plt Gubernur DKI 'Pesanan' Jokowi
Indra J. Piliang : Buzzer 1 Juta KTP Ahok-Heru Sebaiknya Nyebur ke Waduk Pluit
Diduga Mau 'Nakut-Nakutin' Penyidik, Ahok Menghadap Presiden Sebelum ke Bareskrim
Kemana Dokumen TPF Munir? Demokrat Yakin SBY Tak Pegang Dokumen TPF Munir
