Menko Polhukam : Silakan Saja Aksi 112, Asal Tak Langgar Aturan
[tajuk-indonesia.com] - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjamin penegakan hukum di pemerintahan sekarang akan dilakukan secara bermartabat. Tidak tebang pilih, dan tidak ada rekayasa.
Hal tersebut dikatakan Wiranto usai menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas rencana aksi damai 112, di rumah dinas Menko Polhukam, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, kemarin.
Hadir dalam pertemuan antara lain Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin yang juga merupakan petinggi GNPF-MUI serta Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
"Tugas saya adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Makanya, saya akan menegakkan hukum secara bermartabat. Hukum akan kami tegakkan tanpa tebang pilih, atau rekayasa-rekayasa tertentu yang menyebabkan masyarakat mendapatkan kerugian dari penegakkan hukum yang tidak benar," katanya.
Bekas Panglima ABRI ini pun kemudian mempersilakan FPI dan organisasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI menyelenggarakan aksi pada Sabtu (11/2), asalkan tidak melanggar aturan yang berlaku.
"Sebagai pemangku kepentingan yang memegang masalah hukum, ketertiban dan keamanan, saya hanya mengatakan bahwa, silakan saja kalau ada aktivitas, tapi jangan sampai melanggar hukum," ujarnya.
Pemerintah, kata Wiranto, sangat mendukung adanya kegiatan masyarakat yang tujuannya menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Asalkan, Wiranto kembali mengingatkan, pelaksanaan aksi tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak merugikan masyarakat banyak.
"Terkait
rencana aksi 112, pemerintah dan GNPF-MUI sudah menyepakati hal
tersebut. Aksi akan berjalan tertib dan aman. Jadi silakan saja kalau
ada aktivitas, asal jangan melanggar hukum," ujar Wiranto.
Namun demikian, Wiranto mengaku, sempat menyayangkan kabar yang beredar mengenai aksi 11/2. Sebab, kabar yang beredar mengenai aksi tersebut terkesan menakutkan, dan menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat, pemerintah maupun penyelenggara aksi 11/2.
"Isu di aksi 112 ini macam-macam yang akhirnya terjadi sesuatu yang kami anggap ini miskomunikasi. Hari ini komunikasi kami rajut kembali. Kami bersama-sama mempertahankan NKRI dengan segala kemampuan kita," tuturnya.
Di tempat terpisah, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan mengatakan, FPI dan sejumlah ormas sudah membatalkan rencana aksi jalan kaki dari Masjid Istiqlal ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada 11 Februari. Mereka menyatakan hanya akan melakukan kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal.
"Tanggal 11 besok sudah ada pengumuman dari mereka bahwa tidak jadi, akan ada pengumpulan massa di Istiqlal untuk ada doa bersama boleh," kata Iriawan di Polda Metro Jaya.
Kapolda mengaku senang dengan kesadaran perwakilan ormas. "Tidak boleh ada pengumpulan massa sehingga ada kumpulan untuk kampanye itu tidak boleh, tapi kalau mau khatam Al Quran, saya senang sekali," kata dia.
Kapolda mengatakan, jika nanti tetap ada kelompok yang jalan kaki ke Monas dengan mengganggu hak publik, petugas akan menanganinya.
"Tidak boleh, kalau ada aksi itu akan kami tindak lanjuti," katanya.
Dia pun menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 28.150 personel untuk mengawal pelaksanaan aksi 112 yang akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat nanti. Termasuk untuk pengamanan proses pemungutan suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Rabu, 15 Februari 2017. "Kami Polda ada 23.450 personel dan dari Kodam Jaya ada 4.700 personel. Untuk mengawal aksi tanggal 11 dan 12 juga," katanya.
Iriawan menambahkan, semua personel polisi dan TNI tersebut akan disiagakan sejak Jumat, 11 Februari 2017. "Mereka juga mendapat bantuan dari satuan Brimob yang diambil dari sejumlah polda. Termasuk anggota lintas masyarakat untuk mengawal tempat pemungutan suara (TPS)," ujarnya. [rmol]
Namun demikian, Wiranto mengaku, sempat menyayangkan kabar yang beredar mengenai aksi 11/2. Sebab, kabar yang beredar mengenai aksi tersebut terkesan menakutkan, dan menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat, pemerintah maupun penyelenggara aksi 11/2.
"Isu di aksi 112 ini macam-macam yang akhirnya terjadi sesuatu yang kami anggap ini miskomunikasi. Hari ini komunikasi kami rajut kembali. Kami bersama-sama mempertahankan NKRI dengan segala kemampuan kita," tuturnya.
Di tempat terpisah, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan mengatakan, FPI dan sejumlah ormas sudah membatalkan rencana aksi jalan kaki dari Masjid Istiqlal ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada 11 Februari. Mereka menyatakan hanya akan melakukan kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal.
"Tanggal 11 besok sudah ada pengumuman dari mereka bahwa tidak jadi, akan ada pengumpulan massa di Istiqlal untuk ada doa bersama boleh," kata Iriawan di Polda Metro Jaya.
Kapolda mengaku senang dengan kesadaran perwakilan ormas. "Tidak boleh ada pengumpulan massa sehingga ada kumpulan untuk kampanye itu tidak boleh, tapi kalau mau khatam Al Quran, saya senang sekali," kata dia.
Kapolda mengatakan, jika nanti tetap ada kelompok yang jalan kaki ke Monas dengan mengganggu hak publik, petugas akan menanganinya.
"Tidak boleh, kalau ada aksi itu akan kami tindak lanjuti," katanya.
Dia pun menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 28.150 personel untuk mengawal pelaksanaan aksi 112 yang akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat nanti. Termasuk untuk pengamanan proses pemungutan suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Rabu, 15 Februari 2017. "Kami Polda ada 23.450 personel dan dari Kodam Jaya ada 4.700 personel. Untuk mengawal aksi tanggal 11 dan 12 juga," katanya.
Iriawan menambahkan, semua personel polisi dan TNI tersebut akan disiagakan sejak Jumat, 11 Februari 2017. "Mereka juga mendapat bantuan dari satuan Brimob yang diambil dari sejumlah polda. Termasuk anggota lintas masyarakat untuk mengawal tempat pemungutan suara (TPS)," ujarnya. [rmol]
