Ketua DPP FPI: Silakan Dana Aksi Bela Islam Diaudit
[tajuk-indonesia.com] - Penyidik Bareskrim memeriksa Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GPNF-MUI) KH Bachtiar Nasir terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hari ini.
Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis tidak yakin
Bachtiar Nasir terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi, sumbangan
masyarakat dalam tahapan aksi 'Bela Islam' beberapa waktu lalu sudah
terkelola dengan baik.
"Saya rasa itu enggak ada, tidak ada sama sekali," kata Sobri kepada wartawan, Jumat (10/2).
Selain itu, Sobri meyakini jika proses pengeluaran dan pemasukan sumbangan terdata dengan baik. Bahkan, pihaknya siap untuk diaudit untuk memastikan adanya penyelewengan dana atau tidak.
"Mustahil itu. Karena kita semua di sini terdata. Kemana keluarnya semua ada. Jadi, kita siap untuk diaudit," tandasnya.
Bachtiar Nasir dipanggil penyidik Tipideksus Bareskrim terkait kasus dugaan TPPU. Bachtiar selaku Ketua GNPF-MUI diduga terafiliasi dengan Yayasan Justice for All yang mengelola dana aksi Bela Islam jilid I, II dan III beberapa waktu lalu. [rmol]
"Saya rasa itu enggak ada, tidak ada sama sekali," kata Sobri kepada wartawan, Jumat (10/2).
Selain itu, Sobri meyakini jika proses pengeluaran dan pemasukan sumbangan terdata dengan baik. Bahkan, pihaknya siap untuk diaudit untuk memastikan adanya penyelewengan dana atau tidak.
"Mustahil itu. Karena kita semua di sini terdata. Kemana keluarnya semua ada. Jadi, kita siap untuk diaudit," tandasnya.
Bachtiar Nasir dipanggil penyidik Tipideksus Bareskrim terkait kasus dugaan TPPU. Bachtiar selaku Ketua GNPF-MUI diduga terafiliasi dengan Yayasan Justice for All yang mengelola dana aksi Bela Islam jilid I, II dan III beberapa waktu lalu. [rmol]
Related Posts :
Menjadi Perbincangan Di Dunia Maya, Siapakah Sosok Panglima TNI Gatot Nurmantyo??
Lantaran Beberapa Pengurus Ditangkap, Indra Piliang Himbau Jutaan Kader HMI se-Nusantara Siap-Siap
Aksi Bela Islam Adalah Aksi Sejuta Umat Terbesar Sepanjang Sejarah [VIDEO]
Komisi III DPR Bakal Bentuk Tim Pengawas Kericuhan Demo 4 November
Ketua Umum PP Muhammadiyah: Gelar Perkara Terbuka Jangan Timbulkan Masalah Baru
