Jokowi Tidak Usah Tanggapi SBY, Mengapa??
[tajukindonesia.net] - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak perlu mengakomodir permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertemu dengan agenda hanya mengadu soal adanya penyadapan dan fitnah.
Sebab Istana dan Jokowi bukanlah lembaga yang menampung pengaduan warga masyarakat dalam setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Istana bukan tempat masyarakat menuntut penyelesaian kasus pidana maupun perdata.
"Jika Istana mengakomodir niat SBY bertemu Presiden Jokowi hanya sekedar mengadu dan meminta perlindungan hukum, maka Istana dan Presiden Jokowi dapat dituduh telah bersikap diskriminatif," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam keterangannya, Kamis (2/2).
Menurutnya, semua warga negara yang sedang menghadapi persoalan hukum dapat mengadu kepada aparat penegak hukum. Karena itu, Jokowi tidak boleh terjebak dalam sikap cengeng masyarakat yang sedikit-sedikit ke Istana dan mau bertemu hanya untuk curhat secara blak-blakan.
"SBY sudah menjadi warga negara biasa. Maka langkah tepat yang harus dilakukan adalah datangi kepolisian dan laporkan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu," beber Petrus.
Dia menilai bahwa SBY sedang mencoba ikut dalam perdebatan teknis hukum. Kemudian menarik persoalan ke wilayah politik dan menuntut penyelesaian secara politik melalui keinginannya untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Setelah namanya dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut pernah berkomunikasi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin.
Menurut Petrus, secara etika seharusnya SBY terlebih dahulu berbicara dengan Kiai Ma'ruf untuk mendinginkan situasi. Namun, yang terjadi justru SBY mencoba memanfaatkan momentum dengan mendramatisir situasi yang sedang panas, seakan-akan dirinyalah yang menjadi korban kejahatan telah disadap secara melawan hukum oleh pihak tertentu.
"SBY telah mencoba memanfaatkan polemik di persidangan perkara Ahok ke konflik yang lebih luas, dengan membuka drama penyadapan dan fitnah kepada dirinya. Sementara, pada saat yang sama, Ahok dan KH Ma'ruf Amin sepakat saling memaafkan dan menempatkan persoalan kebangsaan di atas segalanya," tegas Petrus. [rmol]
"SBY sudah menjadi warga negara biasa. Maka langkah tepat yang harus dilakukan adalah datangi kepolisian dan laporkan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu," beber Petrus.
Dia menilai bahwa SBY sedang mencoba ikut dalam perdebatan teknis hukum. Kemudian menarik persoalan ke wilayah politik dan menuntut penyelesaian secara politik melalui keinginannya untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Setelah namanya dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut pernah berkomunikasi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin.
Menurut Petrus, secara etika seharusnya SBY terlebih dahulu berbicara dengan Kiai Ma'ruf untuk mendinginkan situasi. Namun, yang terjadi justru SBY mencoba memanfaatkan momentum dengan mendramatisir situasi yang sedang panas, seakan-akan dirinyalah yang menjadi korban kejahatan telah disadap secara melawan hukum oleh pihak tertentu.
"SBY telah mencoba memanfaatkan polemik di persidangan perkara Ahok ke konflik yang lebih luas, dengan membuka drama penyadapan dan fitnah kepada dirinya. Sementara, pada saat yang sama, Ahok dan KH Ma'ruf Amin sepakat saling memaafkan dan menempatkan persoalan kebangsaan di atas segalanya," tegas Petrus. [rmol]
