Jokowi - Habibie Bertemu, SBY Tersinggung?

[tajukindonesia.net] JIKA perang kata-kata di media sosial - Facebook dan atau WhatsApp (WA) yang jadi ukuran, maka perang kata-kata itu bisa memunculkan persepsi bahwa Perang Saudara di Indonesia sudah di ambang pintu.  

Dan pecahnya Perang Saudara, tidak dalam hitungan bulan apalagi tahun. Bisa meledak dalam hitungan minggu atau hari. Bagaimana tidak?

Berbagai ungkapan kebencian - mulai dari yang bersifat satire, rada sopan dan menyerang tidak langsung, sampai dengan yang vulgar, sudah menjadi hal yang normal dan wajar. Simbol yang sakral, menjadi hal yang tidak ditabukan lagi.

Layar media sosial yang ada dalam genggaman setiap netizen, menjadi panggung baru untuk melampiaskan segala ketidak sukaan kebencian terhadap teman, bekas teman dan teman baru.

Ketika media sosial baru hadir di Indonesia, layar gadget, dibanjiri oleh ungkapan-ungkapan filosofis, cinta, romantisme dan wawasan. Kini semua yang indah-indah itu sudah hilang.

Postingan yang seperti itu, sudah menjadi sesuatu yang kuno alias ketinggalan zaman.

Muncul komunitas baru yang dalam waktu singkat berubah menjadi sebuah komunitas global -citizen journalist. Dimana setiap pemilik PIN komputer dan HP tiba-tiba saja menjadi journalist atau wartawan.

Dan kalau di media mainstream, media lama, pekerjaan wartawan masih dibagi dalam beberapa tingkatan, kali ini tidak demikian.

Seorang citizen journalist yang menjelma sebagai reporter junior, tanpa jam terbang dan pengalaman memadai, bisa langsung merangkap berbagai jabatan. Yaitu Reporter, Fotografer, Asisten Redaktur, Redaktur, Wakil Redaktur Pelaksana, Redaktur Pelaksana, Wakil Pemimpin Redaksi, Pemimpin Redaksi.

Di tangan seorang reporter junior jebolan Institute of Citizen Journalist tersebut, juga melekat jabatan tertinggi, sebagai pemilik, pendiri dan pemegang saham satu-satunya. Sepuluh jabatan berada dalam genggamannya. Ten in One.

Wartawan benaran, yang belajar menulis dari awal, memperhatikan psikologi massa, pribadi dan yang dididik harus punya rasa tanggung jawab jika menyiarkan sebuah berita, tenggelam oleh banyaknya Citizen journalist.

Alhasil, tidak jarang media sosial melahirkan berita dan informasi yang masuk kategori hoax, pelintiran dan provokasi.

Framing, Formating dan Ploting sudah menjadi hal yang biasa dalam postingan untuk menyerang atau bertahan.

Sebuah berita yang diterbitkan 4 tahun sebelumnya, misalnya �" sebelum WA menjadi bagian dari media sosial, bisa didaur ulang menjadi Breaking News. Tujuannya tidak lain sekedar menyebarkan kebohongan demi sebuah kebenaran”.

Ketika provokasi itu masuk ke soal perbedaan agama dan keyakinan, tidak ada yang bisa mengingatkan apalagi mengerem. Bahwa hal itu berbahaya, berpotensi merusakan bingkai NKRI.

Boro-boro mengingatkan -siapa yang berani mengingatkan? Bisa dituding sebagai anti kebebasan berekspresi. Anti demokrasi dan anti perbedaan.

Ya, keadaan ini cukup memprihatinkan. Terutama karena topik yang jadi sumber perdebatan adalah soal yang sensitif. Yaitu soal SARA.

Masalah SARA di era pemerintahan Orde Baru, sangat dilarang oleh rezim untuk diperdebatkan. Kebijakan mana ternyata bukan hanya cocok untuk rezim otoriter tapi juga bagi rezim yang tidak berpengalaman mengelola negara.

Pada tahun 1996, seorang cendekiawan Amerika, Samuel P. Hutington mengingatkan bahaya baru. Yaitu terjadinya benturan peradaban atau Clash of Civilizations.

Buku tersebut merupakan sebuah kesimpulan akademisi, setelah selama kurang lebih 4 tahun, Hutington melakukan evaluasi atas berakhirnya Perang Dingin di tahun 1990.

Buku ini memang nyaris tidak pernah dibahas di Indonesia.

Pertama mungkin karena ketika buku tersebut diterbitkan, euforia keberhasilan rezim Orde Baru masih sangat membahana.

Kedua setelah rezim Orde Baru berakhir, para intelektual kita sibuk dengan dirinya sendiri. Demikian pula dengan penguasa, pengganti rezim Orde Baru. Para individu yang tiba-tiba berada di panggung kekuasaan.

Ketiga mungkin karena bangsa kita memang tidak suka membaca. Kita merupakan bangsa yang Non-Reading Society.

Padahal dalam buku Hutington tersebut, khusus Indonesia, juga disinggung. Bahwa yang akan menjadi pusat konflik adalah soal agama.

Tentu saja Hutington, tidak saja menyoroti Indonesia secara khusus. Melainkan secara global.

Peta dunia, dia beri warna yang berbeda untuk menunjukkan negara mana dan topik apa yang akan jadi sumber benturan peradaban.

Sehingga sangat jelas, keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah diprediksi sejak 20 tahun lalu.

Kalau boleh berpikir waras, sebetulnya elit yang ada di negara kita, semestinya sadar akan apa yang jadi sorotan Hutington. Dan kalau sadar, semestinya, mereka bisa ikut meredakan suasana, menurunkan tensi pertentangan.

Sayangnya, situasinya tidak demikian. Para elit, maaf harus saya katakan, sudah menjadi sotoy” atau bahkan sontoloyo”.

Sungguh memprihatinkan. Sebab perdebatan semakin mengerucut yaitu hanya terbatas pada soal perbedaan agama -khususnya Islam dan Kristen.

Sebagai seorang yang beragama tapi tidak ahli, saya perhatikan, ketika berdebat, tak jarang yang terlibat dalam perdebatan merupakan ‘orang awam’ di agama masing-masing. Artinya tidak semua ahli. Atau kalaupun mereka mengklaim paling tahu, mereka adalah netizen yang tiba-tiba menjadi BP dan PB (Baru Pintar dan Pintar Baru).

Kalaupun ada ahli agama (Islam) yang muncul, itu hanya terbatas pada Habib Rizieq. Habib-habib lainnya seperti yang satu pandangan dengan almarhum Gus Dur, pada sembunyi atau tak berani bersuara. Terjadi polarisasi antara yang Pancasilais plus dan Pancasilais minus.

Terlepas siapa yang benar dan siapa yang memulai, perdebatan ini tak ada yang bisa melerai apalagi mencoba menghentikan.

Kementerian Agama yang seharusnya bisa menjadi mediator dan fasilitator, mengelak, buang badan atau tidak berbuat apa-apa.

Antara lain karena mungkin kementerian ini, tidak pernah menyangka bahwa perdebatan soal beda agama, kelak berkembang demikian panas di media sosial.

Atau kementerian ini memang terlanjur hanya mengurus masalah rutin. Sementara pimpinannya, kalah wibawa secara karismatik dengan umat yang dipimpinnya. Muncul pertanyaan, apakah Republik ini masih butuh Kementerian Agama?

Sama halnya dengan Kementerian Informasi dan Telematika. Kementerian yang merupakan penerus Departemen Penerangan ini, terkesan, tidak punya pola. Apalagi konsep bagaimana membatasi perdebatan tersebut secara teknik.

Selain keampuhan dan peran media sosial mungkin tidak pernah diperhitungkan oleh Komando, atau karena kementerian ini sendiri, tidak punya tenaga ahli yang benar-benar ahli.

Maka berlanjutlah perdebatan panas dalam soal perbedaan keyakinan di antara sesama bangsa Indonesia, tanpa ada yang bisa memastikan kapan berhentinya.

Di tengah suasana yang semakin memanas tersebut, saya mendapat postingan dari Spanyol, Eropa Barat. Berhubung datangnya dari anak sendiri yang selama ini saya tahu dia tidak begitu tertarik pada masalah politik gaduh di dalam negeri, postingan itu saya abaikan.

Saya baru ngeh” ketika telepon WhatsSApp berdering lalu bertanya.

Dad, ada apa dengan SBY?”

Setelah terjadi dialog, dia bertanya sebegitu besarkah ketersinggungan SBY setelah melihat BJ Habibie, Presiden ke-3 Indonesia dan Presiden Jokowi bersahabat di Istana?

Saya masih belum ngeh”. Akhirnya putra saya yang berprofesi juru masak makanan, bukan juru masak politik, minta saya memperhatikan jam pada waktu tweet SBY diposting. Kejadiannya 19 Januari 2017.

Coba perhatikan tanggal, hari dan waktu Presiden Jokowi menerima Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, dengan twitter-nya SBY.

Adapun bunyi tweet SBY tersebut: Ya Allah. Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar hoax” berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat & yang lemah menang?” Di bagian bawa tertulis SBY”. Sementara di bagian atas terpampang foto SBY yang berpeci.

Saya tidak bisa berdebat ketika anak kelahiran tahun 1982 ini, menilai, jika benar tweet itu berasal dari seorang bekas Presiden maka semakin sulit bagi Indonesia keluar dari krisis.

Dan jika benar bekas Presiden itu memposting tweet seperti itu, di mata dia, SBY telah melakukan hal yang sangat tidak pantas bagi Indonesia, negeri yang pernah dia pimpin selama 10 tahun.

Kalimatnya di twitter, lebih mencerminkan kepicikan rakyat yang tidak berpendidikan. Semoga tweet itu bukan dari SBY. Tapi dari Adminnya”, kata Alvrie atau Derek Manangka junior.

Negara, demikian tambahnya, patut mengevaluasi semua fasilitas yang diberikan kepada SBY. Sebab SBY tidak memerankan peran seharusnya. Yaitu negarawan atau bapak bangsa. Sementara fasilitas negara yang diberikan kepadanya merupakan simbol penghargaan negara kepada SBY sebagai bekas Kepala Negara.

Saya lebih menghargai Prabowo Subianto. Dia merupakan lawan tanding yang dikalahkan Jokowi di Pemilu 2014. Tapi sikapnya lebih berkawan dengan bekas lawannya. Prabowo lebih patut dijuluki negarawan ketimbang SBY. Saya akan senang kalau semua korupsi yang terjadi di era SBY dibongkar oleh negara…….” [rm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: