Hot... Garap Mega Proyek Konstruksi, Basuki Gandeng Pekerja China
[tajukindonesia.net] - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono tak menampik bila institusinya menggunakan tenaga kerja asing saat mengerjakan proyek pembangunan sejumlah infrastruktur di Indonesia.
Namun, kata dia, penggunaan tenaga kerja asing yang sampai saat ini jumlahnya tidak lebih dari 500 orang, hanya untuk proyek yang memiliki kerja sama dengan negara lain.
"Tenaga konstruksi dari China misalnya, kita gunakan bila jelas-jelas dalam suatu proyek ada kerja sama dengan negaranya. Nah kalau dengan Jepang, ada paling juga konsultannya," kata Basuki di Kantornya, kemarin.
Basuki menjelaskan, tenaga kerja asing dari China yang terlibat dalam proyek tahun jamak atau mega proyek Kementerian PUPR tidak lah banyak.
"Kalau dari China sendiri itu kita cuman sedikit. Paling di Manado, Belitung, sama di Rinda, Balikpapan. Enggak sampai 100, enggak ada paling," ujarnya.
Basuki meyakinkan, seluruh tenaga kerja asing, baik China maupun Jepang yang terlibat proyek Kementerian PUPR membawa izin resmi untuk bekerja di Indonesia.
Dia pun siap jika lembaga yang berwenang melakukan pengecekan terhadap warga asing yang bekerja bersama kementeriannya.
Selain tenaga konsultan dan kerja sama, Basuki juga meyatakan penggunaan tenaga kerja asing untuk penerapan teknologi terbarukan. Sebab tidak ada tenaga kerja Indonesia yang mampu untuk melakukan keahlian tersebut. Itupun mereka mendapatkan pendamping dari tenaga kerja di Indonesia, selama bekerja di Indonesia.
"Kalau ada penerapan teknologi seperti persis Jembatan Ciliwung-KBT itu ada 13 orang Jepang, kita ikuti dengan dua orang Indonesia karena baru kita pakai," akunya.
Namun demikian, Basuki meminta agar isu soal serbuan tenaga kerja asing sebaiknya tidak dibesar-besarkan. Karena yang terpenting saat ini, kata dia, adalah bagaimana para pekerja konstruksi di Tanah Air meningkatkan keahlian. Apalagi saat ini sudah memasuki era pasar bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kita harus memperkuat diri. Boleh kok, tenaga kerja kita keluar. (Tenaga kerja Indonesia) di Filipina, Arab Saudi, Nigeria, yang dibawa Wijaya Karya, Waskita Karya, itu saja ada ratusan. Tapi yang jelas, dalam pembangunan, yang kita prioritaskan adalah tenaga ahli dari dalam negeri," ujarnya.
Basuki berharap, program satu juta rumah yang dicanangkan kementeriannya tahun ini bisa semakin tinggi pencapaiannya yang di dasari adanya penambahan anggaran subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Karenanya, dia optimis pencapaian dari program satu juta rumah bisa semakin lebih baik.
"Kalau program satu juta rumah di 2015 kan, capaiannya 790 ribu unit, 2016 minimal ada 805 ribu unit. Dan, karena anggaran FLPP-nya naik dari 2015 sekitar Rp5 triliun, 2016 sekitar Rp 10 triliun, dan 2017 ini ada Rp22 triliun, maka kita harapkan capaiannya bisa lebih baik lagi," terangnya.
Menurut Basuki, keoptimisan pihaknya dalam pencapaian program satu juta rumah di tahun ini tak lepas dari dukungan sejumlah pihak, termasuk dari pihak Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia. [rmol]
"Kalau ada penerapan teknologi seperti persis Jembatan Ciliwung-KBT itu ada 13 orang Jepang, kita ikuti dengan dua orang Indonesia karena baru kita pakai," akunya.
Namun demikian, Basuki meminta agar isu soal serbuan tenaga kerja asing sebaiknya tidak dibesar-besarkan. Karena yang terpenting saat ini, kata dia, adalah bagaimana para pekerja konstruksi di Tanah Air meningkatkan keahlian. Apalagi saat ini sudah memasuki era pasar bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kita harus memperkuat diri. Boleh kok, tenaga kerja kita keluar. (Tenaga kerja Indonesia) di Filipina, Arab Saudi, Nigeria, yang dibawa Wijaya Karya, Waskita Karya, itu saja ada ratusan. Tapi yang jelas, dalam pembangunan, yang kita prioritaskan adalah tenaga ahli dari dalam negeri," ujarnya.
Basuki berharap, program satu juta rumah yang dicanangkan kementeriannya tahun ini bisa semakin tinggi pencapaiannya yang di dasari adanya penambahan anggaran subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Karenanya, dia optimis pencapaian dari program satu juta rumah bisa semakin lebih baik.
"Kalau program satu juta rumah di 2015 kan, capaiannya 790 ribu unit, 2016 minimal ada 805 ribu unit. Dan, karena anggaran FLPP-nya naik dari 2015 sekitar Rp5 triliun, 2016 sekitar Rp 10 triliun, dan 2017 ini ada Rp22 triliun, maka kita harapkan capaiannya bisa lebih baik lagi," terangnya.
Menurut Basuki, keoptimisan pihaknya dalam pencapaian program satu juta rumah di tahun ini tak lepas dari dukungan sejumlah pihak, termasuk dari pihak Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia. [rmol]