Golkar Desak Pemerintah Seriusi TKA Ilegal Cina
[tajukindonesia.net] - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara mengenai isu Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal Cina yang tengah ramai belakangan ini. Ia menilai isu ini bukanlah isu baru, sehingga pemerintah diminta memberikan perhatian serius.
Meski demikian, Idrus tidak menampik jika angka keberadaan TKA terlalu dibesar-besarkan. Idrus juga tidak yakin jika angkanya hingga 10 juta TKA, seperti yang diisukan.
"Saya cek kepada menteri yang tercatat tidak sampai puluhan juta," ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (23/12/2016).
Agar isu ini tidak didramatisir, Idrus meminta agar ada inventarisir jumlah tenaga kerja asing yang sebenarnya ada di Indonesia. Kementerian terkait juga diminta mengelola masuk-keluarnya orang-orang asing di Indonesia.
"Pengelolaan seperti apa, sehingga tidak lagi muncul isu-isu yang bisa didramatisir seperti sekarang ini," kata Idrus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bereaksi keras terkait isu yang beredar, bahwa ada 10 juta hingga 20 juta tenaga kerja asal China masuk ke Indonesia.
Presiden Jokowi membantah angka itu. Sebab, data pemerintah saat ini tenaga kerja Cina di Indonesia hanya 21 ribu saja. Jokowi meminta Kepolisian menindak pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut.
"Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi. [ts]
"Saya cek kepada menteri yang tercatat tidak sampai puluhan juta," ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (23/12/2016).
Agar isu ini tidak didramatisir, Idrus meminta agar ada inventarisir jumlah tenaga kerja asing yang sebenarnya ada di Indonesia. Kementerian terkait juga diminta mengelola masuk-keluarnya orang-orang asing di Indonesia.
"Pengelolaan seperti apa, sehingga tidak lagi muncul isu-isu yang bisa didramatisir seperti sekarang ini," kata Idrus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bereaksi keras terkait isu yang beredar, bahwa ada 10 juta hingga 20 juta tenaga kerja asal China masuk ke Indonesia.
Presiden Jokowi membantah angka itu. Sebab, data pemerintah saat ini tenaga kerja Cina di Indonesia hanya 21 ribu saja. Jokowi meminta Kepolisian menindak pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut.
"Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi. [ts]
Related Posts :
Dana Haji Baru Gagasan Aja Diributin, Lah HTI Baru Gagasan “Khilafah” Malah Diberangus
Sudirman Said klaim didukung JK dan Prabowo maju Pilgub Jateng
Menghidupkan Kembali Watak Ksatria Dan Daya Spiritual Kepemimpinan Nasional
Anggito Abimanyu, "Korban" Kesekian Jokowi
Perburuan Berlanjut: Mungkinkah Diwajibkan “Surat Bersih HTI”?
