Fahri Hamzah: Pokoknya Soal Impor-impor Artinya Kegagalan Negara
Fahri Hamzah: Pokoknya Soal Impor-impor Artinya Kegagalan Negara
[tajukindonesia.id] - Rencana pemerintahan Joko Widodo melakukan impor garam membuktikan bahwa pemerintah gagal mengelola produksi garam nasional. "Pokoknya soal impor-impor artinya kegagalan negara," tegas Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1).
Fahri mengatakan, potensi laut yang sangat luas seharusnya tidak membuat Indonesia harus impor garam. Menurutnya, pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dan malas mengembangkan kualitas garam nasional.
"Laut kita ini seluas 75 persen kok bisa kita impor garam? Mau bilang garam dapur, garam industri, pokoknya kita punya banyak laut dan enggak layak (impor)," jelasnya.
Tidak hanya garam, begitu pula dengan beras. Seharusnya, pemerintah lebih fokus membina petani agar tidak asal impor dengan alasan stok.
Memang, pemerintah memutuskan untuk mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton dengan dalih memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Jumat pekan lalu (19/1), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, keputusan impor garam berawal dari masukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perindustrian yang mengetahui angka alokasi garam industri.
Namun ada perbedaan pendapat di antara dua kementerian. Kemenperin meminta agar keran impor garam industri dibuka sebanyak 3,7 juta ton. Sedangkan, KKP ingin impor dibuka untuk 2,2 juta ton pada tahun ini.
Pihak Kementerian Koordinator Perekonomian sendiri membantah penilaian bahwa kuota impor garam industri yang ditambah dari 2,2 juta menjadi 3,7 juta ton sudah menyalahi prosedur seperti tuduhan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin lalu. Susi Pudjiastuti mengatakan keputusan menambah kuota impor itu melebihi rekomendasi pihaknya, yaitu hanya 2,1 juta ton.
Namun, Kemenko Perekonomian mengklaim, keputusan impor dibuat dengan melibatkan KKP dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar pada Jumat pekan lalu di kantor Kemenko Perekonomian. [rmol]