Pakar Komunikasi: Ancaman Ideologi Komunis jadi Pendorong Kuatnya Perjuangan Semangat 212

[tajukindonesia.id]         -         Gerakan Aksi Bela Islam 212 tentu memiliki daya tawar politik, tetapi 212 tidak harus menjadi partai politik ataupun organisasi sayap partai politik. Gerakan 212 terlalu kecil untuk masuk ke dalam salah satu Parpol.

Penegasan itu disampaikan pakar komunikasi politik Eliya di akun @eliya_mkom menanggapi usulan agar Presidium Alumni 212 menjadi partai politik.

“Gerakan 212 memiliki visi dan misi kebangkitan Ukhuwah Islamiah yang justru ingin menyatukan umat Islam yang terkotak kotak kedalam beberapa partai. Justru parpol yang memiliki unsur religius dalam platform partainya dapat bergabung memperjuangkan gerakan 212. Bentuk konsorsium,” tulis @eliya_mkom.

Eliya juga menampik jika dikatakan Gerakan 212 adalah gerakan politik. Gerakan 212 bisa menjadi jembatan bagi partai-partai yang miliki unsur religi untuk menyatukan perjuangannya baik dalam menghadapi Pilkada 2018,  Pileg dan Pilpres 2019.

“Kenyataannya hal itu tak terjadi, karena memang gerakan 212 bukan gerakan politik tapi gerakan moral. Jadi jelas sekali salah besar bagi yang memiliki pandangan bahwa Gerakan 212 adalah gerakan politik. Terbukti Gerakan 212 tak menjadi alat untuk penyatuan koalisi dalam mendukung kandidat di Pilkada 2018. Hanya ketakutan pihak tertentu saja yang punya pikiran 212 itu politis,” tegas @eliya_mkom.

@eliya_mkom juga memberikan catatan: “Ancaman ideologi komunis juga menjadi pendorong menguatnya perjuangan semangat 212. Pengelolaan negara yang salah yang menyebabkan rakyat semakin sulit kehidupannya, karena harga melambung, daya beli anjlok, aset negeri ini tergadaikan. Ini juga jadi penyemangat perjuangan 212.”

Sebelumnya, Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai arah gerakan Presidium Alumni 212 kental dengan muatan kepentingan politik.

"Jadi ada apa sih di Reuni Alumni 212. Mengapa ada alumni 212 dan apa tujuan alumni 212 dilembagakan segala. Mungkin karena di depan mata ada agenda politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Mereka terinspirasi oleh kesuksesan di pilkada DKI Jakarta bisa direproduksi kembali di pilkada serentak dan pilpres mendatang," kata Karyono Wibowo seperti dikutip teropongsenayan (03/12).

Menurut Karyono, ada sejumlah indikator yang menunjukkan Gerakan Presidium 212 memiliki agenda politik. Salah satunya adalah Alumni 212 membuat propaganda jangan pilih partai dan calon presiden yang mendukung penista agama, jangan pilih partai pendukung Perppu No 2 tahun 2017. [ito]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: