Jokowi Terjepit Pansus Angket, Pilih Jaga Citra atau Parpol Pendukung?

[tajuk-indonesia.com]         -          Tanggal 28 September 2017 mendatang, Pansus Hak Angket terhadap KPK akan mengakhiri kinerjanya dalam mengevaluasi kinerja KPK. Nantinya, temuan-temuan pansus akan direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo.

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dalam posisi dilematis untuk menyikapi hasil rekomendasi pansus.

“Tampaknya Presiden Jokowi kejepit lantaran tekanan parpol dan keinginannya untuk membangun citra sebagai presiden yang pro pemberantasan korupsi di mata rakyat,” kata Benny ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Satu diantara partai yang getol terlibat dalam pansus yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng ini ironisnya merupakan partai pengusung pemerintah.

Jokowi dinilai akan kesulitan dalam menyikapi rekomendasi pansus. Jika menolak, dukungan PDIP dan parpol pendukung pansus dikhawatirkan lenyap. Sebaliknya, jika mengamini hasil pansus, maka kredibilitas Jokowi di mata rakyat akan tercemar dalam hal pemberantasan korupsi.

“Jika melihat realitas dewan saat ini, parpol utama pendukung angket adalah parpol pengusung pemerintahan Jokowi. Sesimpel itu sebenarnya. Yang sulit justru membaca sikap presiden terhadap rekomendasi panitia angket nantinya. Bagaimana presiden menyikapinya,” jelasnya.

Secara pribadi dan sebagai seorang politikus, Benny mengaku tidak menemui kesulitan untuk memprediksi rekomendasi yang akan dilakukan Jokowi meski ia enggan untuk membeberkan secara gamblang.

“Bagi saya tidak sulit memprediksi berlabuhnya Pansus Angket DPR tentang KPK,” tandasnya.

Pansus Hak Angket terhadap KPK sebelumnya beranggotakan Fraksi Golkar, PDIP, PPP, PAN, Nasdem, Hanura, dan Gerindra. Namun, Gerindra memutuskan untuk mundur dari keanggotaan karena menilai adanya pansus dapat melemahkan KPK.

Alhasil, keanggotaan pansus praktis dikuasai oleh fraksi-fraksi yang tergabung dari parpol pendukung pemeritahan Jokowi-JK.[krm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: