Keberanian Jokowi kepada NU

[tajuk-indonesia.com]           -           Prresiden RI ketujuh sebelumnya sempat diragukan banyak pihak akan memiliki sikap yang teguh dalam berprinsip. Nyatanya, anggapan tersebut tampaknya bakal salah total di sepanjang kepemimpinannya.

Apabila memiliki keinginan yang dituangkan dalam sebuah kebijakan, Joko Widodo tampak tak gentar untuk terus maju meskipun dikepung oleh penolakan. Yang terbaru adalah bergemingnya Jokowi dalam wacana full day school (FDS).

Kebijakan FDS ditolak mentah-mentah oleh PBNU. PBNU terakhir mengeluarkan surat edaran tertanggal 7 Agustus kepada seluruh pimpinan wilayah, cabang serta organisasi otonom di seluruh Indonesia melakukan aksi menolak kebijakan tersebut. Imbauan ini dijawab dengan demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah di Jawa. Bahkan, sejumlah tokoh menyerukan supaya NU atau Banser mengerahkan kekuatan penuh untuk mengepung kantor Kemendikbud di Jakarta.

Parpol dengan basis massa ormas ini, yakni PKB, pun turut menolak. Dalam banyak kesempatan, ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar, secara terus terang menolak FDS; padahal, partai ini mengaku bersekutu dengan Jokowi. Muara dari penolakan ini adalah seputar nasib Madrasah Diniyah (Madin) yang banyak dikelola oleh warga Nahdliyin yang terancam gulung tikar jika FDS diterapkan di seluruh sekolah.

MUI pun ikut angkat bicara supaya persoalan FDS tidak dijadikan alat untuk membenturkan NU dan Muhammadiyah. Sebagaimana dimafhumi, Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan tersebut.

Tiap-tiap kubu memiliki argumentasi masing-masing. Yang jelas, Jokowi sebagai pemimpin tampak tetap akan menjalankan kebijakan yang dulu sempat menjadi salah satu materi kampanyenya itu.

Kuda-kuda cadangan

Jokowi tampak tak ingin tunduk pada kehendak siapa pun, termasuk NU yang memiliki jumlah massa Islam terbanyak. Keberanian Jokowi kepada NU ini pasti sudah dipertimbangkan dengan matang, baik secara politik maupun sosial. Dia sudah mempersiapkan kuda-kuda seumpama NU tiba-tiba menarik dukungan.

Tampak tak masalah bagi Jokowi untuk menggandeng siapa pun, termasuk Muhammadiyah atau ormas lain, untuk melegitimasi kepemimpinannya meskipun ormas Islam tertua ini selalu kritis dengan pemerintah. Jokowi sangat yakin terhadap apa yang dianggapnya benar. Oleh karena itu, dia selalu siap dengan rencana kedua.

Gaya Jokowi

Sebelum FDS, ada sejumlah kebijakan Jokowi yang banyak ditentang tetapi terus dieksekusi, misalnya saat  memblokir 22 situs Islam melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) karena tuduhan memuat ajaran radikalisme.

Kedua adalah penangkapan besar-besaran terhadap aktor demo kolosal menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI. Tak tanggung-tanggung, pemerintahan Jokowi berani menangkap adik Ketum PDIP Megawati,  Rachmawati Soekarnoputri.

Terbaru, adalah penerbitan Perppu Ormas yang juga dinilai sebagai langkah politik yang berani. HTI yang  mengklaim memiliki jutaan massa dibubarkan begitu saja melalui Perppu Ormas. Ditentang banyak pihak, Jokowi mempersilakan mereka untuk menggugatnya lewat jalur hukum.

Keteguhan sikap Jokowi yang seperti ini dinilai koppig ‘keras kepala’ oleh Setya Novanto dalam rekaman skandal Papa Minta Saham dan diktator oleh Fadli Zon. Jokowi pun menepis tudingan tersebut dengan santai.

"Ada yang menyampaikan, presiden ndeso; presiden klemar-klemer, tidak tegas. Eh, begitu kita menegakkan UU, balik lagi; loncat menjadi otoriter, menjadi diktator! Yang benar yang mana?" kata Jokowi.

Penulis AS John C. Maxwell mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang paham jalan, melaluinya dan bisa menunjukkan jalan tersebut ke orang lain. Itulah barangkali yang dinamakan gaya memimpin, gaya Jokowi.[rm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: