Ditanya Jokowi Kenapa Berantem Terus Dengan KPK, Berikut Jawaban Fahri Hamzah
[tajuk-indonesia.com] - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo soal semakin bahayanya keberadaan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).
"Saya kan pernah ditanya sama Presiden, Pak Fahri kenapa ini masih berantem terus sama KPK?," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan (30/8).
Fahri waktu itu menjawab dengan tegas bahwa banyak hal yang sebenarnya dilakukan KPK tanpa bisa diketahui alias tidak transparan dan akuntabel.
"Ya saya jawab bahwa KPK ini negara dalam negara. KPK ini menyerobot kewenangan presiden," katanya.
Fahri menyebut seharusnya negara memiliki kontrol penuh terhadap pemberantasan korupsi. Bukan kemudian KPK yang melindungi dirinya dengan kata independen terus merongrong negara dengan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurutnya, OTT yang selama ini dilakukan KPK yang di dasarkan pada hasil penydapan ilegarl telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kalau negara ini di OTT terus sama KPK dengan prosedur penyadapan yang ilegal itu yang hanya berdasar SOP, bertentangan dengan keputusan MK tanggal 24 Februari 2011 perubahan terhadap UU ITE yang kemudian direvisi UU 19/2016," jelasnya.
Fahri pun khawatir aktifitas OTT yang dilakukan KPK ini akan membangun citra Indonesia sebagai negara yang korup di mata internasional.
Tidak hanya mengganggu investasi yang akan menganggap Indonesia tidak aman karena menjadi sarang koruptor. Tetapi, citra negara korup juga akan membebani presiden.
"Jika ini terjadi kan Presiden juga yang kena, Pak Jokowi ya terbebani juga. Membuat presiden powerless dalam pemberantasan korupsi," demikian Fahri. [ito]
Fahri menyebut seharusnya negara memiliki kontrol penuh terhadap pemberantasan korupsi. Bukan kemudian KPK yang melindungi dirinya dengan kata independen terus merongrong negara dengan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurutnya, OTT yang selama ini dilakukan KPK yang di dasarkan pada hasil penydapan ilegarl telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kalau negara ini di OTT terus sama KPK dengan prosedur penyadapan yang ilegal itu yang hanya berdasar SOP, bertentangan dengan keputusan MK tanggal 24 Februari 2011 perubahan terhadap UU ITE yang kemudian direvisi UU 19/2016," jelasnya.
Fahri pun khawatir aktifitas OTT yang dilakukan KPK ini akan membangun citra Indonesia sebagai negara yang korup di mata internasional.
Tidak hanya mengganggu investasi yang akan menganggap Indonesia tidak aman karena menjadi sarang koruptor. Tetapi, citra negara korup juga akan membebani presiden.
"Jika ini terjadi kan Presiden juga yang kena, Pak Jokowi ya terbebani juga. Membuat presiden powerless dalam pemberantasan korupsi," demikian Fahri. [ito]
Related Posts :
Beredar Draf Kepengurusan Golkar, Eko Wiratmoko Jadi Sekjen
Pemilih PDIP dan Golkar akan Beralih ke Gerindra, Ini Hitungan Politiknya
“Tingkatkan Status UKP Pancasila Setara Kementerian, Jokowi Ingkar Janji!”
Wow.. Golkar Cetak Sejarah, DPR 1 Dipegang Titiek Soeharto
Kekuatan Politik Gerakan LGBT Dibekingi AS dan Barat
