“Tingkatkan Status UKP Pancasila Setara Kementerian, Jokowi Ingkar Janji!”
[tajukindonesia.id] - Presiden Joko Widodo telah mengingkari janjinya untuk membentuk kabinet yang ramping dan efisien. Peningkatan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) setingkat Kementerian, adalah bentuk pengingkaran janji untuk membentuk kabinet yang efisien.
Penegasan itu disampaikan aktivis politik Rahman Simatupang (19/12). "UKP PIP itu hanya hambur-hamburkan uang. Dan jika ditingkatkan setingkat kementerian, sangat merugikan anggaran negara," tegas Rahman Simatupang.
Menurut Rahman, secara garis besar, kerja UKP PIP hanya mengadakan seminar dan sosialisasi Pancasila serta isu-isu radikalisme. "Itu hanya proyek saja, masalah Pancasila, rakyat Indonesia itu sudah selesai dan bisa diselesaikan pihak-pihak terkait seperti Kemendikbud," beber Rahman.
Di sisi lain, kata Rahman, kalangan MPR juga sudah mengadakan “Sosialisasi Empat Pilar”, di mana di dalamnya ada ajaran Pancasila. "MPR ada sosialisasi, UKP PIP ada seminar Pancasila, uang negara hanya dihambur-hambur dan dipakai timses Jokowi saja," papar Rahman.
Rahman mensinyalir, isu radikal dan antiPancasila, intoleran akan selalu digelorakan agar anggaran UKP PIP bisa lancar. "Kelihatannya ada kesengajaan isu-isu antiPancasila dihembuskan sehingga UKP PIP punya kerjaan," pungkas Rahman.
Presiden Jokowi menerima audiensi Dewan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) UKP-PIP di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala UKP PIP, Yudi Latief mengatakan, hasil audiensinya adalah Jokowi setuju UKP PIP disetarakan dengan kementerian.
"Tadi sudah diputuskan aspek kelembagaannya, beliau juga menginstruksikan kepada menterinya untuk segera aspek formalnya diselesaikan," ungkap Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan (18/12). [ito]
Di sisi lain, kata Rahman, kalangan MPR juga sudah mengadakan “Sosialisasi Empat Pilar”, di mana di dalamnya ada ajaran Pancasila. "MPR ada sosialisasi, UKP PIP ada seminar Pancasila, uang negara hanya dihambur-hambur dan dipakai timses Jokowi saja," papar Rahman.
Rahman mensinyalir, isu radikal dan antiPancasila, intoleran akan selalu digelorakan agar anggaran UKP PIP bisa lancar. "Kelihatannya ada kesengajaan isu-isu antiPancasila dihembuskan sehingga UKP PIP punya kerjaan," pungkas Rahman.
Presiden Jokowi menerima audiensi Dewan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) UKP-PIP di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala UKP PIP, Yudi Latief mengatakan, hasil audiensinya adalah Jokowi setuju UKP PIP disetarakan dengan kementerian.
"Tadi sudah diputuskan aspek kelembagaannya, beliau juga menginstruksikan kepada menterinya untuk segera aspek formalnya diselesaikan," ungkap Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan (18/12). [ito]
Related Posts :
Pengamat: Wajar Penguasa Ingin Langgengkan Kekuasaan
Miris!!! Demokrasi Selama Pemerintahan Jokowi Makin Mundur ke Belakang
Golkar Girang, KPK: Novanto Tak Terima Duit E-KTP. Netizen: Efek PT 20 Persen?
Fayakun Dicekal KPK, Golkar DKI Bantah Ada Desakan Musdalub
MENGUNGKAP Jokowi, SANG DIKTATOR SEJATI Atau Hanya Wayang yang Berbahagia?
