Kecam Sri Mulyani yang ‘Doyan Ngutang’, DPR: Mestinya APBN Didesain Tanpa Utang
[tajuk-indonesia.com] - Proses pengesahan APBN Perubahan 2017 tak berlangsung tenang. Justru Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir mewakili pemerintah dikecam habis akibat kebijakannya yang doyan ngutang.
Sementara dampaknya kepertumbuhan ekonomi tak signifikan. Untuk itu, kalangan DPR meminta agar APBN itu disusun jangan mengandalkan dana-dana dari berhutang.
“Coba kita lihat, utang pemerintah Jokowi yang hampir tiga tahun ini sudah menambah utang Rp1.000 triliun lebih. Mestinya, kita dalam menyusun APBN itu dengan jujur tanpa utang,” kata Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto di saat sidang paripurna, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/7).
Apalagi dengan defisit anggaran yang terus melebar membuat pemerintah akan terus menumpuk utang. Kata dia, dengan defisit anggaran di level 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB, maka defisit anggaran tersebut sudah sampai pada titik lampu kuning.
“Defisit 2,92 persen di APBN-P 2017 sudah lampu kuning buat kita. Itu berbahaya sekali, karena amanat UU Keuangan Negara maksimal 3 persen dari PDB. Ini ‘PR’ kita semua, jangan sampai defisit ini menjadi bencana ekonomi,” kata anggota Komisi II DPR itu.
Utang-utang sendiri, imbuh Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, selama ini diklaim pemerintah digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Sehingga untuk belanja di Kementerian/Lembaga banyak yang melakukan efisiensi. Padahal dalam rangka menggenjot pertumbuhan itu, anggaran di K/L jangan banyak dipotong.
Makanya, dia juga cukup kaget dengan lahirnya Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efsiensi Belanja Barang di Kementerian/Lembaga sebesar Rp 16 triliun di 2017.
“Padahal saya berharap ada penambahan atau peningkatan anggaran, tapi ini malah sebaliknya. Yang lebih parahnya lagi, di Komisi V itu saat rapat dengan Menteri-menteri terkait, penambahan belanja Kementerian justru dibiayai dari utang luar negeri.”
Untuk itu, dia mendesak ke pemerintah agar secepatnya menyehatkan anggaran agar kondisi keuangan negara di APBN lebih kuat, sehingga tak tergantung sama utang. Makanya, sisi penerimaan negara harus tinggi sekalipun saat ini trennya cenderung menurun.
“Ini yang kami pertanyakan situasi keuangan negara itu. Karena saat ada pemotongan anggaran, orang-orang di daerah itu meradang. Makanya perlu dijelaskan, apa namanya kalau melihat kondisi keuangan negara begini, supaya kita juga mudah jelaskan ke masyarakat,” kata dia.
Namun, menurut politisi Partai Demokrat itu, kondisi anggaran APBN sendiri bakal lama sehatnya. Karena dari tahun 2015 hingga saat ini saja perkembangan relatif stagnan, bahkan banyak yang alami kemunduran. “Tapi yang terjadi saat ini, mulai dari 2015-2017, serta pagu indikatif 2018, semuanya hampir flat bahkan APBN itu cenderung menurun,” ujar dia.[pm]
