Di Pendopo Puri Cikeas, Prabowo Sebut Presidential Threshold Sebuah Lelucon Politik
[tajuk-indonesia.com] - Usai bertemu dengan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto kembali menegaskan sikapnya terhadap RUU Pemilu yang disahkan Ketua DPR Setya Novanto beberapa waktu lalu.
Saat menemui wartawan di Pendopo Puri Cikeas, Kamis (27/7/2017), Prabowo secara gamblang mengkritik keras UU tersebut, terutama soal ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen.
“Presidential threshold 20 persen, menurut kami lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu seperti itu. PAN dan PKS, juga Demokrat juga demikian,” tegas Prabowo ditemui di Cikeas, Jawa Barat, Kamis ini.
Prabowo khawatir disahkannya UU Pemilu berpotensi merusak sistem demokrasi, karena UU Pemilu tidak adil bagi beberapa partai.
“Lahir dari kecemasan itu, kami khawatir demokrasi ke depan bisa dirusak,” kritiknya.
Menurutnya, demorkasi membutuhkan semangat patuh pada logika. Semanagat patuh kepada aturan untuk semua. “Harus adil dan tidak memaksakan kehendak,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.
Di sisi lain, SBY mengisyaratkan tidak setuju dengan disahkannya UU Pemilu, karena UU tersebut tidak mewakili kepentingan rakyat
“Cara pengawalan Partai Demokrat adalah bila negara tepat dan sesuai kepentingan rakyat akan kita dukung. Kalau mencederai akan kita kritisi dan tolak. Gamblang, tegas, dan terang,” ungkapnya. [kmc]
“Presidential threshold 20 persen, menurut kami lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu seperti itu. PAN dan PKS, juga Demokrat juga demikian,” tegas Prabowo ditemui di Cikeas, Jawa Barat, Kamis ini.
Prabowo khawatir disahkannya UU Pemilu berpotensi merusak sistem demokrasi, karena UU Pemilu tidak adil bagi beberapa partai.
“Lahir dari kecemasan itu, kami khawatir demokrasi ke depan bisa dirusak,” kritiknya.
Menurutnya, demorkasi membutuhkan semangat patuh pada logika. Semanagat patuh kepada aturan untuk semua. “Harus adil dan tidak memaksakan kehendak,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.
Di sisi lain, SBY mengisyaratkan tidak setuju dengan disahkannya UU Pemilu, karena UU tersebut tidak mewakili kepentingan rakyat
“Cara pengawalan Partai Demokrat adalah bila negara tepat dan sesuai kepentingan rakyat akan kita dukung. Kalau mencederai akan kita kritisi dan tolak. Gamblang, tegas, dan terang,” ungkapnya. [kmc]
Related Posts :
Ridwan Kamil: Prabowo Tak Minta Mahar di Pilwalkot Bandung
Pelaku Pasar Tradisional Ogah Pilih Jokowi, Elektabilitas Prabowo Makin Melesat
Prabowo: Di Bawah Kepemimpinan Gatot, TNI Banyak Prestasi
Prabowo: Waktu Kami Calonkan Anies-Sandi Banyak yang Meremehkan, Tapi..
Pilkada Jabar Prabowo Tunjuk Sudrajat, Gerindra Ajak PAN Dan PKS Masuk Barisan
