Ssstt… Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Usai Lebaran Gara-Gara Ahok Kalah? Ini Bocorannya

[tajuk-indonesia.com]           -           Presiden Jokowi melemparkan isu reshuffle kabinet setelah Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI.

Ia sesumbar memberi ancaman mencopot menteri yang tidak mencapai target.

Namun isu ini tampak dengan sengaja dilemparkan ke publik demi memanaskan kembali kursi kabinet agar tidak terkesan mendadak.

Pernyataan akan mencopot menteri yang gagal mencapai target itu diutarakannya ketika berpidato dalam Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan MUI di Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Dalam acara itu Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasinal (BTN) Sofyan Djalil, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.

Dalam sambutannya, Presiden memaparkan dua agenda besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.

Di antaranya redistribusi aset dan reforma agraria.

Soal redistribusi aset, beliau menjelaskan bahwa saat ini terdapat 126 juta bidang tanah, tapi baru 46 juta yang telah disertifikat.

Ini jelas masalah, karena warga yang tidak memiliki sertifikat terhambat untuk mengkases modal ke lembaga keuangan.

Ia pun menetapkan target untuk Menteri Agraria/Kepala BPN mengeluarkan 7 juta sertifikat pada 2018, dan 9 juta sertifikat pada 2019 untuk rakyat.

“Target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain, bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi.

Saat ini, lanjutnya, Kementerian Agraria/BPN baru mampu menerbitkan 400 sertifikat dalam waktu setahun.

Ia mengaku sudah terbiasa memberikan target yang harus dicapai kepada para menterinya.

Menurutnya, jika tidak diberikan target yang konkret, sampai kapan pun, 126 juta lahan yang belum bersertifikat tidak akan selesai.

“Bayangkan kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun penyertifikatan ini bisa diselesaikan? Ini akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses ke permodalan, karena tidak memiliki jaminan,” katanya.

Katanya, di negara mana pun sertifikat adalah “properti right” yang diberikan negara kepada rakyat.

Sebab, dengan itulah rakyat memiliki kesempatan untuk mengakses ke lembaga keuangan.

Kembali ke masalah pencopotan, bukan kali ini saja ia menyampaikan ancaman seperti itu.

Akhir tahun lalu, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya yang jadi sasarannya.

Saat itu Jokowi menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh dua kali lipat di 2019 menjadi 20 juta wisman.

Menurutnya, angka tersebut realistis jika melihat banyaknya destinasi wisata di Tanah Air.

Terkait isu itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan reshuffle adalah hak perogratif presiden.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio yakin, ancamannya itu menandakan bahwa reshuffle makin dekat.

Dia menduga reshuffle jilid III akan digelar usai Lebaran nanti.

“Reshuffle dilakukan bukan hanya sebatas kinerja tapi persiapan Jokowi menghadapi Pilpres 2019,” katanya Sabtu malam.

Siapa yang akan diganti? Hendri menduga ada beberapa menteri yang akan kena rombak.[pm]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: