Panas! KAMMI Ancam Geruduk Mabes Polri, Kenapa?
[tajuk-indonesia.com] - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta mengancam akan berdemo di depan gedung Bareskrim mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.
Ketua KAMMI Jakarta, Ahmad Najmu, mengatakan, laporan dugaan TPPU Irirawan sudah masuk dilaporkan [ada 11 Februari lalu, namun hingga saat ini belum ada perkembangan. "Kami akan unjuk rasa dengan estimasi 500 mahasiswa se-Jakarta pada hari Selasa, 14 Maret 2017 di depan Mabes Polri terkait kasus ini," Kata Najmu di Warung Komando, Jalan Sahardjo, Jakarta, hari ini.
Iriawan dilaporkan oleh LSM Masyarakat Anti-Koropsi Indonesia (MAKI) dengan tuduhan menyembunyikan kekayaan senilai puluhan miliar dengan menggunakan nama keluarga atau kerabat. Dalam laporan MAKI, Harta tidak wajar yang dimiliki Iriawan yakni, lahan kebun seluas 100 hektare di desa Kubangsari, Ketanggungan Brebes yang dibeli pada tahun 2013-2014 dan Lahan 100 hektar lagi pada tahun 2015-2016.
Selain itu, lahan sawah di Kota Tegal yakni 3,5 hektar di kelurahan Debing Tengah, Kota Tegal dengan taksiran harga hingga Rp 15 miliar yang telah disertifikatkan atas nama SUB, lahan sawah seluas 3.000 Meter di sebelah utara Kantor Pengadilan Agama Tegal dengan taksiran Rp 800 juta dan lahan sawah di lokasi barat SMP Purnama Tegal dengan taksiran Rp 450 juta.
"Target kita adalah bertemu dengan Kapolri, kalau tidak bertemu dengan Kapolri maka kita akan menggunakan jalur lain, yakni seperti mengadukan ke komisi III DPR RI," katanya.
Najmu menjelaskan, pihaknya tidak akan melayangkan laporan serupa karena laporan dari MAKI sudah terlebih dahulu masuk ke Bareskrim.
"Kita nunggu perkembangan dari Bareskrim, karena kalau kita laporkan ke KPK terkait TPPU Irjen MI ini, kita khawatir ada upaya adu domba antara dua institusi ini," tambahnya. [rnc]
Selain itu, lahan sawah di Kota Tegal yakni 3,5 hektar di kelurahan Debing Tengah, Kota Tegal dengan taksiran harga hingga Rp 15 miliar yang telah disertifikatkan atas nama SUB, lahan sawah seluas 3.000 Meter di sebelah utara Kantor Pengadilan Agama Tegal dengan taksiran Rp 800 juta dan lahan sawah di lokasi barat SMP Purnama Tegal dengan taksiran Rp 450 juta.
"Target kita adalah bertemu dengan Kapolri, kalau tidak bertemu dengan Kapolri maka kita akan menggunakan jalur lain, yakni seperti mengadukan ke komisi III DPR RI," katanya.
Najmu menjelaskan, pihaknya tidak akan melayangkan laporan serupa karena laporan dari MAKI sudah terlebih dahulu masuk ke Bareskrim.
"Kita nunggu perkembangan dari Bareskrim, karena kalau kita laporkan ke KPK terkait TPPU Irjen MI ini, kita khawatir ada upaya adu domba antara dua institusi ini," tambahnya. [rnc]
