GNPF MUI Tuding Ada Yang Mengadu Domba Umat Islam Dengan Pemerintah
[tajuk-indonesia.com] - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Bachtiar Nasir, mengaku mengendus upaya pihak tertentu mengadu domba umat Islam di Indonesia dengan pemerintahan yang sah.
"Umat Islam tidak ingin dibenturkan dengan pemerintah," ujar Bachtiar saat berkunjung ke rumah dinas Menko Polhukam, Wiranto, di Kuningan, Jakarta Selatan, bersama para ulama Islam lain (Kamis sore, 9/2).
Dia
meminta seluruh umat Islam di Indonesia agar tidak terpancing provokasi
yang mengadu domba umat Islam dengan pemerintah. Menurutnya, umat Islam
dan pemerintah yang sah memiliki tujuan sama, yaitu memajukan
Indonesia.
"Jangan mau dibenturkan antara kita umat Islam yang cinta kedamaian dengan pemerintah Indonesia yang juga menginginkan kemajuan bagi Republik Indonesia," tuturnya, seperti diberitakan RMOL Jakarta.
Lebih jauh, Bachtiar sekaligus membantah tuduhan yang menyebut kelompoknya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.
"Jika ada provokasi atau info yang membenturkan, maka kami pertegas bahwa itu tidak benar. Kami siap senantiasa berkomunikasi dengan Beliau (Menko Polhukam) 24 jam," tegasnya lagi.
Tak hanya itu, Bachtiar mengklaim bahwa pihaknya telah menjamin kesepakatan dengan pemerintah untuk menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi siapa pun.
"Telah kita sepakati bahwa hukum kita terapkan secara bermartabat tanpa rekayasa, tanpa meresahkan, dan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang belakangan ini mengalami pasang surut," pungkasnya. [rmol]
"Jangan mau dibenturkan antara kita umat Islam yang cinta kedamaian dengan pemerintah Indonesia yang juga menginginkan kemajuan bagi Republik Indonesia," tuturnya, seperti diberitakan RMOL Jakarta.
Lebih jauh, Bachtiar sekaligus membantah tuduhan yang menyebut kelompoknya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.
"Jika ada provokasi atau info yang membenturkan, maka kami pertegas bahwa itu tidak benar. Kami siap senantiasa berkomunikasi dengan Beliau (Menko Polhukam) 24 jam," tegasnya lagi.
Tak hanya itu, Bachtiar mengklaim bahwa pihaknya telah menjamin kesepakatan dengan pemerintah untuk menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi siapa pun.
"Telah kita sepakati bahwa hukum kita terapkan secara bermartabat tanpa rekayasa, tanpa meresahkan, dan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang belakangan ini mengalami pasang surut," pungkasnya. [rmol]
Related Posts :
Bagaimana Seharusnya Negara Melakukan Pemberantasan Korupsi? Simak Kata Fahri...
Fahri Hamzah ingatkan para Menterinya Jokowi agar tidak sembarangan jual Aset Negara atau BUMN
Pengamat Sebut Ananda Sukarlan Provokator Penyulut Permusuhan SARA
Fahri: Yang Bisa Kalahkan Saya Debat, Saya Kasih Sepeda, Mana Bukti Kerugian E-KTP 2,3 Triliun? KPK Bohong!
NasDem Desak Panglima TNI Mengundurkan Diri
