Fahri Hamzah: Pembuat Pidato Jokowi Tidak Paham Arti Demokrasi
[tajuk-indonesia.com] - Penulis pidato Presiden Joko Widodo tidak memahami makna dari demokrasi.
Begitu tegas Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi pidato Presiden Jokowi yang menyebut bahwa demokrasi di Indonesia sudah kebablasan.
"Ada kekeliruan dari yang menulis pidato Pak Jokowi, terminologi demokrasi kebablasan itu tidak dikenal. Itu yang disebut dengan contradiction interminate. Jadi dua kata itu tidak bisa disandingkan," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).
Diluruskan Fahri, yang seharusnya disebut kebablasan bukan demokrasi, tapi kebebasan yang merupakan salah satu dari dua sisi mata uang demokrasi. Sisi lainnya adalah regulasi.
"Nah yang bisa kebablasan itu adalah kebebasan. Jadi muncul istilah 'ini kebebasan sudah kebablasan'. Itu boleh," tegasnya.
Atas alasan itu, Fahri menilai diksi dalam pidato yang disampaikan presiden keliru. Menurutnya, pembuat pidato Jokowi perlu memahami konsep-konsep dasar dari demokrasi.
"Demokrasi itu jangan disalahkan, demokrasi itu kita dapat berdarah-darah ini, terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu. Yang disalahkan itu hukum, dan yang menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah," lanjutnya.
Dalam sambutan di acara pengukuhan pengurus Partai Hanura, Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Banyak yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan. Saya jawab iya, demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan," ujar Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2). [rmol]
"Nah yang bisa kebablasan itu adalah kebebasan. Jadi muncul istilah 'ini kebebasan sudah kebablasan'. Itu boleh," tegasnya.
Atas alasan itu, Fahri menilai diksi dalam pidato yang disampaikan presiden keliru. Menurutnya, pembuat pidato Jokowi perlu memahami konsep-konsep dasar dari demokrasi.
"Demokrasi itu jangan disalahkan, demokrasi itu kita dapat berdarah-darah ini, terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu. Yang disalahkan itu hukum, dan yang menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah," lanjutnya.
Dalam sambutan di acara pengukuhan pengurus Partai Hanura, Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Banyak yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan. Saya jawab iya, demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan," ujar Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2). [rmol]
