Berkas Buni Yani P20 Dua Bulan Sejak Dikembalikan Jaksa
[tajuk-indonesia.com] - Penyidik Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya (PMJ) telah menyerahkan berkas perkara tersangka Buni Yani yang telah dilengkapi (P20) untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI.
Pihak PMJ tinggal menantikan apakah berkas tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi (P19) atau akhirnya dinyatakan lengkap (P21).
"Ya, kami sudah mengirimkan kembali (perbaikan berkas). Tapi nanti dari kejaksaan bagaimana, kan masih menunggu," ujar Kabid Humas PMJ, Komisaris Besar Argo Yuwono, kepada wartawan, Jumat (17/2).
Argo tidak menyebut kapan berkas tersebut dinyatakan P20. Diharapkannya, berkas dapat segera P21 sehingga Polda dapat segera melimpahkan berkas tahap dua berikut saksi dan barang bukti.
"Ya, tunggu saja nanti (keputusan) dari kejaksaan. (Berkas) sudah kita kirim," urainya.
Pada 19 Desember 2016, Kejati DKI menyatakan berkas Buni Yani berstatus P19, sekaligus memberi petunjuk agar penyidik PMJ melengkapi materi formil dan materil yang dianggap belum lengkap (P18).
Berkas tersebut seharusnya telah dikembalikan penyidik ke pihak kejaksaan tanggal 2 Januari 2017, atau 14 hari setelah berkas tahap pertama Buni Yani P19.
Sesuai dalam aturan di Pasal 110 ayat 2 dan 3 serta pasal 138 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berkas perkara yang dinyatakan P18, akan berstatus P19 dalam tempo 14 hari.
Namun, bukannya melengkapi berkas yang diminta, penyidik justru kembali memanggil Buni Yani untuk diperiksa, 9 Januari lalu.
Penyidik beralasan masih memerlukan keterangan tambahan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari mantan dosen Komunikasi di London School of Public Relation tersebut.
Kasus Buni Yani berawal dari laporan kepolisian yang dibuat sejumlah relawan pendukung Calon Gubernur Jakarta (petahana), Basuki Purnama atau Ahok, yang bergabung dalam Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja).
Buni dilaporkan karena diduga mencemarkan nama baik dan menghasut dengan sentimen suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Selain itu, ia diduga mengedit serta menyebarkan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung isi Al Quran sehingga memicu keresahan masyarakat. [rmol]
Pada 19 Desember 2016, Kejati DKI menyatakan berkas Buni Yani berstatus P19, sekaligus memberi petunjuk agar penyidik PMJ melengkapi materi formil dan materil yang dianggap belum lengkap (P18).
Berkas tersebut seharusnya telah dikembalikan penyidik ke pihak kejaksaan tanggal 2 Januari 2017, atau 14 hari setelah berkas tahap pertama Buni Yani P19.
Sesuai dalam aturan di Pasal 110 ayat 2 dan 3 serta pasal 138 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berkas perkara yang dinyatakan P18, akan berstatus P19 dalam tempo 14 hari.
Namun, bukannya melengkapi berkas yang diminta, penyidik justru kembali memanggil Buni Yani untuk diperiksa, 9 Januari lalu.
Penyidik beralasan masih memerlukan keterangan tambahan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari mantan dosen Komunikasi di London School of Public Relation tersebut.
Kasus Buni Yani berawal dari laporan kepolisian yang dibuat sejumlah relawan pendukung Calon Gubernur Jakarta (petahana), Basuki Purnama atau Ahok, yang bergabung dalam Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja).
Buni dilaporkan karena diduga mencemarkan nama baik dan menghasut dengan sentimen suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Selain itu, ia diduga mengedit serta menyebarkan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung isi Al Quran sehingga memicu keresahan masyarakat. [rmol]
Related Posts :
Sungguh Ironi! Dari Kasus Lady Gaga sampai Gafatar, Polisi Selalu Merujuk MUI; Kenapa Rujukan MUI tak Dipakai di Kasus Ahok?
Begini Perintah Jokowi ke Polri Soal Ahmad Dhani!
KAHMI Minta Kapolri Usut Ucapan Provokatif Kapolda Metro Suruh Pukul HMI Saat Aksi 4 November
Jokowi Minta Aparat Kepolisian Proses Hukum Orang Yang Menghina Dirinya
Din Syamsuddin: "Luar Biasa Hukum Negeri Kita Ini, Ahok yang Salah, Kok Buni Yani yang Mau Dijadikan Tersangka"
