Kritik Keras Pertanian, Faisal Basri : Urus Cabai Saja Tidak Bisa Kok, apalagi Pertanian !
[tajukindonesia.net] Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik keras
pengelolaan sektor pertanian. Faisal menilai pemerintah gagal menangani sektor
ini salah satu indikatornya nilai tukar petani (NTP) turun dalam dua tahun
belakangan ini.
"Urus
cabai saja tidak bisa apalagi pertanian. Kemana dana Rp 90 triliun dana untuk
sektor pertanian dalam APBN 2016?," ujar Faisal Basri saat berbicara dalam
acara peringatan 17 Indemo dan 43 Malari di Jakarta, Minggu (15/1/2017) di
Balai Kartun, Jakarta.
Faisal
mengungkapkan jika pada September 2014, NTP masih sebesar 102,9 maka pada
Desember 2015 menjadi 101,5. Berdasarkan data BPS inilah Faisal menyebutkan
bahwa nasib petani di tanah air semakin memburuk selama pemerintahan Presiden
Jokowi.
Seperti
diketahui NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap
indeks harga yang dibayar petani, yang mencerminkan tingkat kemampuan atau daya
beli petani di pedesaan. NTP juga mencerminkan daya tukar produk pertanian
terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi petani.
Faisal
juga mengungkapkan anomali harga beras di Indonesia. Saat harga beras di pasar
dunia menurun, di Indonesia malah naik. "Harga beras di Thailand hanya
berkisar Rp 5000 hingga Rp 6000 per kilogram, namun di Indonesia mencapai Rp
10.000 hingga Rp 12.000 per kilogram," ujar Faisal Basri.
Keanehan
atau anomali juga terjadi untuk daging sapi. Faisal menyebutkan harga daging
sapi di Singapura dan Malaysia, misalnya, lebih murah di banding di Indonesia.
Bahkan meski sudah diinstruksikan untuk diupayakan diturunkan oleh Presiden
Jokowi sejak beberapa bulan lalu, namun harga daging sapi masih diatas Rp 80.000
per kilogram.
Faisal
Basri mengingatkan sektor pertanian seharusnya bisa dikelola dengan baik.
Alasannya, menurut Faisal, bersama dengan sektor industri, sektor pertanian
akan menopang perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Dia menyayangkan sektor
pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar rakyat Indonesia tidak dikelola
dengan baik. [trp]