Ketua Umum DPN APT2PHI Peringatkan MENKO MARITIM Luhut Agar Utamakan Kedaulatan Bangsa Cukup Sudah Kehilangan Sipadan dan Ligitan

[tajukindonesia.net]          -          Rahman Sabon Nama Ketua Umum DPN APT2PHI meminta kepada pemerintah agar dalam mengeluarkan kebijakan harus bisa melihat kepentingan kedalautan bangsa dan negera dengan berpijak pada konstitusi dan UUD 1945 jangan serampangan.

Saya ingatkan pada Presiden Joko Widodo agar berhati hati atas pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Senin (9/1-2017 ) bahwa pemerintah akan membolehkan negara asing membuka lahan ekonomis di 4000 pulau terpencil yang belum bisa dikeloa oleh pemerintah karena sulit dijamah. Bisa dimanfaatkan asing terutama Jepang dan Singapore untuk memberi nama dengan membuat kampung sendiri ,karena dengan demikian bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kata Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat Menko Bidang Kemaritiman itu.

Atas pernyataannya itu saya kecewa berat seharusnya Luhut membaca kembali UUD 1945 bahwa pulau itu harus dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat ,bukan oleh asing,untuk itu saya mengingatkan agar Presiden Joko Widodo jangan terjebak dengan siasat Menko Kemaritiman ini,karena kedalautan bangsa dan negara jadi tarohannya. Pemikiran ini sangat berbahaya harus segera dihentikan,kami mempertanyakan ada kepentingan apa dibalik pernyataan ini tentu kami kecewa sebagai pimpinan Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Indonesia,yang mewadahi petani,nelayan,pedagang pangan dan peternak sehingga mempertanyakan apakah dia Luhut ini Menteri pembantu presiden atau agen asing..? kenapa pengelolaannya diberikan pada Asing,padahal petani dan peternak kita kesulitan lahan untuk bertani dan beternak.

Untuk itu saya minta agar pemerintah bisa fokus membantu petani dalam negeri. APT2PHI minta agar Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan ATR,Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pertanian dapat berkordinasi membantu petani dalam bentuk keuangan dan regulasi APT2PHI siap mengelola 4000 pulau itu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan akan kami dayagunakan pulau pulau itu untuk mewujudkan swasembada pangan.

Keyakinan saya apabila pemerintah memberi peluang dan kesempatan pada kami selaku anak bangsa ahli waris negeri ini,saya bisa pastikan ketergantungan akan impor pangan terutama pangan strategis seperti beras,gula,jagung,ikan,daging dan hortikultura bisa dapat diatasi tutur Rahman Sabon pada pers.

Disamping itu Rahman mengingatkan pada pemerintah Panglima TNI,Menlu Retno dan Menteri KKP Susi bahwa saat ini pulau Denang yg terletak didepan Marina Bay Singapore,luasnya sekitat 40 Ha tidak berpenghuni akan dimiliki oleh WN Singapore,kenapa kita kok, kesulitan dalam mengkontrol sehingga mereka bisa menguasai hanya membuat perjanjian jual beli atau sewa menyewa dibawah tangan.

Terkait hal saran saya agar Presiden Joko Widodo perlu segera membenahi atas penguasaan pulau pulau yang bukan sewa atau joint cooperation tetapi yang dilakukan melalui jual beli, karena saat ini banyak terjadi dan menjadi model untuk menguasai pulau oleh pembeli asing, sehingga patut diwaspadai atas pernyataan Luhut Binsar Panjaitan itu. Keuntungan asing, mereka bisa meminjam uang di negaranya untuk membangun pulau untuk mengeruk keuntungan buat mereka,kenapa hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah untuk petani,peternak dan nelayan dalam negeri. tutur Rahman mempertanyakan. [rpt]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: