FGII Jabar Mendukung Rencana Pemprov Jabar Gratiskan SMA
[tajukindonesia.net] Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Jabar, mendukung
rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menggratiskan pendidikan di
Jawa Barat sampai SMA sederajat mulai tahun pelajaran 2016/2017. Menurut Ketua
DPD FGII Jabar, Iwan Hermawan, secara de jure pengelolaan SMA sederajat mulai
berlaku sejak di tetapkan 2014. Namun, pemerintah pusat dan daerah konsisten
memenuhi 8 standar pendidikan Nasional.
"Berdasarkan
kajian Kemendikbud thn 2015 Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa
Barat pada 2015 untuk Pendidikan Menengah hanya mencapai 45.9 persen dan
alokasi untuk pendidikan dalam APBD 2015 hanya 1.69 persen dari total
APBD," ujar Iwan kepada wartawan, Selasa (2/5).
Menurut
Iwan, Jabar mendudiki urutan ke 30 dari 34 provinsi diatas NTB, Papua Barat dan
Papua. Posisi tertinggi, DKI Jakarta sebesar 18.17 persen. Sedangkan alokasi
APBD 2015, untuk pendidikan siswa rata-rata hanya Rp 44.800 /siswa/tahun. Ini,
menduduki urutan ke 32 atau 34 provinsi diatas NTT yang berada di posisi 33 Rp
41.400 dan NTT posisi akhir Rp 36.700.
"Posisi
tertinggi, DKI Jakarta Rp 6.484.500 persiswa/tahun," katanya.
Menurut
Iwan, atas dasar tersebut maka FGII menutut ada alokasi untuk biaya operasional
SMA/SMK sekurang-kurangnya Rp 2 juta rupiah/siswa/ pertahun ditambah Rp 1,5 juta
rupiah /siswa/tahun dari BOS pusat.
"Sehingga,
dengan biaya Rp 3,5 juta/siswa/tahun cukup untuk Biaya oprasional,"
katanya.
Sementara
untuk biaya investasi, kata dia, selain bantuan dari pemerintah pusat dan
daerah tidak diharamkan jika ada orang tua dari kalangan masyarakat kaya yang
mau menyumbang sekolah. Saat ini, kata dia, pendekatan pendidikan di Jawa Barat
menggunakan pendekatan residual. Yakni, menitik beratkan pada pemberian
peluang bagi kaum mapan finansial untuk membantu memberikan sumbangsihnya.
Sisa
quota, kata dia, kemudian diobral muarah kepada golongan yang saat itu
diistilahkan sebagai kaum residual. Seharusnya, Jawa Barat mengunakan
pendekatan universal atau rahmatan lil alamin. Artinya, akses pendidikan gratis
untuk semua kalangan masyarakat dengan kemampuan kognitif baik, tak peduli
mapan finansial, maupun tidak.
"Yang
mapan berhak mendapatkan akses gratis, karena secara fakta Ia membayar pajak
lebih tinggi. Yang kurang mapan pun berhak (bahkan sangat berhak) merasakan
manisnya pendidikan gratis," katanya. [rpb]