Ironi, Kok Pemerintah Tak Punya Data Valid TKA Ilegal asal Tiongkok?
[tajukindonesia.net] - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal terutama asal Tiongkok yang terungkap di banyak daerah sudah membahayakan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuding Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tidak serius dalam menangani TKA ilegal yang belakangan ini marak.
“Kita bukan anti-orang asing, tapi kalau sudah melanggar perundang-undangan, menjadi TKA ilegal, itu satu persoalan yang harus ditindak secara serius. Ini melanggar kedaulatan,” kata Saleh kepada JPNN, Senin (19/12).
Anehnya, dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kemnaker, kementerian pimpinan Hanif Dhakiri itu justru menepis kabar tentang maraknya TKA ilegal. Kemnaker menegaskan bahwa informasi tentang 10 juta TKA ilegal bukanlah kabar valid.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal terutama asal Tiongkok yang terungkap di banyak daerah sudah membahayakan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuding Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tidak serius dalam menangani TKA ilegal yang belakangan ini marak.
“Kita bukan anti-orang asing, tapi kalau sudah melanggar perundang-undangan, menjadi TKA ilegal, itu satu persoalan yang harus ditindak secara serius. Ini melanggar kedaulatan,” kata Saleh kepada JPNN, Senin (19/12).
Anehnya, dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kemnaker, kementerian pimpinan Hanif Dhakiri itu justru menepis kabar tentang maraknya TKA ilegal. Kemnaker menegaskan bahwa informasi tentang 10 juta TKA ilegal bukanlah kabar valid. [rplt]
Anehnya, dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kemnaker, kementerian pimpinan Hanif Dhakiri itu justru menepis kabar tentang maraknya TKA ilegal. Kemnaker menegaskan bahwa informasi tentang 10 juta TKA ilegal bukanlah kabar valid.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal terutama asal Tiongkok yang terungkap di banyak daerah sudah membahayakan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuding Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tidak serius dalam menangani TKA ilegal yang belakangan ini marak.
“Kita bukan anti-orang asing, tapi kalau sudah melanggar perundang-undangan, menjadi TKA ilegal, itu satu persoalan yang harus ditindak secara serius. Ini melanggar kedaulatan,” kata Saleh kepada JPNN, Senin (19/12).
Anehnya, dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kemnaker, kementerian pimpinan Hanif Dhakiri itu justru menepis kabar tentang maraknya TKA ilegal. Kemnaker menegaskan bahwa informasi tentang 10 juta TKA ilegal bukanlah kabar valid. [rplt]