Diduga TKA Ilegal Cina Masuk Wilayah RI Lewat Pelabuhan Tikus
[tajukindonesia.net] - Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang menduga masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina ke wilayah Republik Indonesia (RI) melalui pelabuhan jalur tikus. Dugaan Junimart mencuat saat Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau (Kepri).
"Kemarin kebetulan, saya sebagai pimpinan Kunker ke Kepri. Kami pun konsen di masalah keimigrasian. Dalam kunjungan ke tiga pelabuhan, dari tujuh pelabuhan di Kepri, yang menjadi pertanyaan kami kepada kepala keimigrasian di sana, kalau masuk 700-800 dari Singapura atau Malaysia, kembalinya berapa? Nah, mereka mengatakan paling banyak 300, terus sisanya kemana? Masuk 800, kembali 300, masih ada sisa 500, nah ini kemana? Mereka mengatakan, mungkin di pelabuhan lain," papar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Dengan temuan ini, Komisi III DPR pada masa sidang berikutnya akan memangil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyikapi situasi tersebut.
"Jadi nanti dalam sidang pembukaan, kita akan mengundang Menteri Hukum dan HAM, dan menanyakan bagaimana sih sistem online mereka ini. Apakah bisa terdeteksi. Karena kan kalau menurut kepala imigrasi di Batam Center dan di Sekupang itu kebanyakan warga negara asing Cina," katanya.
"Belum lagi pelabuhan tikus di sana. Kalau menurut informasi yang kita dapatkan, lebih banyak yang masuk dari pelabuhan-pelabuhan tikus daripada pelabuhan resmi," tambahnya.
Namun demikian, kata politikus PDIP ini, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, untuk mengawasi siapa pun yang masuk.
"Misalnya, beberapa waktu lalu tertangkap copet di salah satu di Pasar di Jakarta. Ternyata pelakunya adalah warga negara asing, Cina, yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang pekerjaannya tidak ada, dan dia tidak punya identitas. Ini kan contoh yang harus kita antisipasi juga dan ini sudah kita komuinikasikan dengan Polri agar segera bertindak dengan situasi seperti ini," tandasnya. [ts]
Dengan temuan ini, Komisi III DPR pada masa sidang berikutnya akan memangil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyikapi situasi tersebut.
"Jadi nanti dalam sidang pembukaan, kita akan mengundang Menteri Hukum dan HAM, dan menanyakan bagaimana sih sistem online mereka ini. Apakah bisa terdeteksi. Karena kan kalau menurut kepala imigrasi di Batam Center dan di Sekupang itu kebanyakan warga negara asing Cina," katanya.
"Belum lagi pelabuhan tikus di sana. Kalau menurut informasi yang kita dapatkan, lebih banyak yang masuk dari pelabuhan-pelabuhan tikus daripada pelabuhan resmi," tambahnya.
Namun demikian, kata politikus PDIP ini, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, untuk mengawasi siapa pun yang masuk.
"Misalnya, beberapa waktu lalu tertangkap copet di salah satu di Pasar di Jakarta. Ternyata pelakunya adalah warga negara asing, Cina, yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang pekerjaannya tidak ada, dan dia tidak punya identitas. Ini kan contoh yang harus kita antisipasi juga dan ini sudah kita komuinikasikan dengan Polri agar segera bertindak dengan situasi seperti ini," tandasnya. [ts]
Related Posts :
KSPI Desak Menaker Stop Berbohong Soal TKA China & Stop Beri Data Keliru ke Jokowi
DPR Ajak Masyarakat Proaktif Laporkan TKA Ilegal
Lakukan Sidak Terhadap TKA, Menaker Temukan 18 Indikasi Pelanggaran Izin di Bogor
Polisi Nilai Informasi Buruh Asing China Sudah Tak Wajar, Penyebar Info di Medsos Sudah Diintai
Presiden Jokowi Klaim Pekerja Cina Hanya Transfer Keahlian
