Tim Pemenangan Ahok-Djarot Sesumbar Bahwa 4 November Tak Berdampak Pada Elektabilitas Ahok!
[tajukindonesia.com] - Organisasi Masyarakat Islam akan menggelorakan aksi demonstrasi 'Bela Islam' menuntut keadilan bagi kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada hari Jumat, tanggal 4 November 2016, di Istana Negara Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Tim Pemenangan Ahok, Dadang Rusdiana, menilai aksi 'Bela Islam' tidak akan berdampak terhadap elektabilitas Ahok.
"Unjuk rasa yang dilakukan besuk tidak akan berdampak terhadap elektabilitas. Masyarakat Jakarta tahu mana urusan kinerja, mana urusan konflik yang tidak berkaitan dengan kinerja pemerintahan," ujar Dadang.
Menurut Dadang, aksi demonstrasi tersebut memiliki muatan untuk meminta proses hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Namun demikian, perlu diantisipasi adanya penumpang gelap di dalam aksi tersebut yang justru akan menciptakan kegaduhan.
"Tapi tentunya karena itu bersinggungan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), perlu diantisipasi para penumpang gelap. Makanya aparat harus tegas bila ada agenda lain yang dikedepankan, mengganggu NKRI, tindak tegas," jelas Dadang.
Saat disinggung seandainya Ahok menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan Agama, pria yang juga Anggota Komisi X DPR RI ini tak mau berandai-andai. Sebab menurutnya, dalam kasus ini ia melihat tidak ada ke arah penistaan. "Kita tidak mau berandai-andai, karena dilihat secara utuh, enggak ada arah ke penistaan," tuturnya.
Dadang menambahkan, meski desakan publik begitu luar biasa yang ingin menjadikan Ahok dalam posisi terburuk, tetapi menurutnya, hukum tidak berdasarkan pada desakan, namun berdasarkan bukti dan materi. Karena itu, aparat penegak hukum harus profesional.
"Hukum tidak didasarkan pada desakan, tetapi didasarkan pada bukti dan materi. Makanya aparat penegak hukum harus profesional tidak boleh merespon tekanan dari pihak manapun," tutup Dadang. [jtns]
"Tapi tentunya karena itu bersinggungan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), perlu diantisipasi para penumpang gelap. Makanya aparat harus tegas bila ada agenda lain yang dikedepankan, mengganggu NKRI, tindak tegas," jelas Dadang.
Saat disinggung seandainya Ahok menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan Agama, pria yang juga Anggota Komisi X DPR RI ini tak mau berandai-andai. Sebab menurutnya, dalam kasus ini ia melihat tidak ada ke arah penistaan. "Kita tidak mau berandai-andai, karena dilihat secara utuh, enggak ada arah ke penistaan," tuturnya.
Dadang menambahkan, meski desakan publik begitu luar biasa yang ingin menjadikan Ahok dalam posisi terburuk, tetapi menurutnya, hukum tidak berdasarkan pada desakan, namun berdasarkan bukti dan materi. Karena itu, aparat penegak hukum harus profesional.
"Hukum tidak didasarkan pada desakan, tetapi didasarkan pada bukti dan materi. Makanya aparat penegak hukum harus profesional tidak boleh merespon tekanan dari pihak manapun," tutup Dadang. [jtns]
