Akbar Tanjung Tuding Pencopotan Akom Bisa Timbulkan Konflik Baru dalam Golkar
[tajukindonesia.com] - Keputusan DPP Partai Golkar mencopot Ade Komarudin dengan mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR mendapat aneka reaksi internal. Menurut Akbar Tandjung keputusan tersebut akan memicu konflik baru.
“Keputusan ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru,” ujar Akbar di Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Akbar yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, mengingatkan bahwa Golkar saat ini tengah melakukan konsolidasi guna memenangkan Pilkada serentak maupun Pemilu 2019. Namun jika muncul konflik baru akan melemahkan Golkar sendiri.
Menurut Akbar seharusnya DPP tidak mengambil keputusan itu secara sepihak tanpa membicarakan keputusan penting itu dengan para senior Partai Golkar yang ada. Baik di Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar dan lainnya.
“Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior yang ada di Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat.Karena kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stake holder Partai Golkar maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” ujar Akbar.
Selain itu, Akbar juga mengungkapkan bahwa untuk pergantian Ketua DPR, Partai Golkar juga tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Namun harus melibatkan partai lainnya di DPR dengan memberikan alasan-alasan yang kuat.
”Novanto itu berhenti karena dia menyatakan mundur dan dianggap itu adalah keputusan sukarela. Makanya DPP harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR harus diberikan kembali kepada Novanto.Alasan ini harus bisa diterima oleh partai lain maupun masyarakat umum,” ujar Akbar yang juga mantan Ketua HMI ini.
Akbar juga mengingatkan kepada DPP Partai Golkar bahwa Ade Komarudin bagaimanapun adalah orang lama yang dedikasi dan loyalitasnya terhadap partai telah terbukti dan tidak diragukan. Ade disebutnya merintis karir politik dari bawah.
”Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikiasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi,” tandasnya.
Sementara itu suara-suara dari daerah terkait keputusan DPP Partai Golkar untuk mengganti Ade Komarudin dengan Setya Novanto sebagai ketua DPR mulai bermunculan.
WaIikota Cilegon dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Cilegon Iman Ariyadi mengatakan yang senada dengan Akbar Tandjung. Dia pun mengingatkan bahwa keputusan DPP Partai Golkar yang sepihak memutuskan Setya Novanto untuk mengganti posisi Ade Komarudin melanggar AD/ART.
“Isu pergantian ketua DPR harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pembina Partai Golkar, sesuai AD/ART pasal 20 dan 21 sudah sangat jelas bahwa berkaitan dengan penentuan atau penempatan kader partai golkar di lembaga negara seperti ketua DPR diputuskan bersama oleh DPP dan Dewan Pembina serta selanjutnya DPP wajib menjalankan keputusan itu,” jelasnya.
Selain itu, menurut Iman, pergantian pimpinan lembaga negara seperti DPR harus dipertimbangkan dampaknya bagi kader partai di daerah. Ditambahkan jangan sampai elit DPP hanya berpikir pada kepentingan politik sesaat, sementara kader partai di daerah mengalami defisit kepercayaan pada partai golkar karena perilaku politik elit DPP.
Seperti diketahui Setya Novanto sendiri sebelumnya adalah Ketua DPR sebelum mengundurkan diri karena kasus “Papa Minta Saham”. Posisinya kemudian digantikan oleh Ade Komarudin.
Dalam Munaslub di Bali, Ade Komarudin bersama-sama dengan Setya Novanto ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebelum terpilih sebagai ketua umum, Setya Novanto bahkan sempat berjanji untuk mundur dari DPR agar bisa fokus memimpin Partai Golkar.
Setya Novanto bahkan sempat menyatakan di arena Munaslub sesaat setelah Ade Komarudin menyatakan tidak akan melanjutkan pemilihan ketua umum ke putaran kedua bahwa kursi ketua DPR tetap akan dipegang oleh Ade Komaruddin. Namun hingga kini Setya Novanto masih menjabat kursi ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI. [ts]