Ternyata, Jokowi Pernah Teken Kontrak Politik Tak Gusur Bukit Duri!

[tajukindonesia.com] - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing terkejut ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjajahaj Purnama (Ahok) menggusur kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Sebab, pada pencalonan gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta 2012, Jokowi dan dan Ahok membuat kontrak politik untuk tidak menggusur kawasan tersebut.

Emrus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali blusukan dan berdialog dengan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Sebab, saat Jokowi maju sebagai cagub DKI pada Pilgub 2012, sempat mendatangi warga bantaran Kali Ciliwung di kawasan itu.

Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kontrak politiknya berjanji tidak akan melakukan penggusuran. Namun akan menata pemukiman warga sekitar melalui program kampung deret.

"(Sayangnya) janji Jokowi itu semakin jauh dari harapan setelah (Bukit Duri) dibongkar oleh aparat Pemprov DKI Jakarta pekan lalu," kata Emrus, di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Karena itu, menurut Emrus, Jokowi sebagai presiden dan pernah menjabat Gubernur DKI berpasangan dengan Ahok pada Pilgub 2012 yang lalu, perlu mengklarifikasi ulang kontrak politik yang pernah dibuatnya.

"Sebaiknya (Jokowi) blusukan lagi dan lakukan dialog ulang secara terbuka dengan warga Bukit Duri secepatnya," katanya.

Dialog tersebut diharapkan bisa mempertemukan pandangan dan solusi parmanen bagi warga, dengan merujuk kepada isi kampanye Pilgub 2012.

"Jika dialog ini dikelola dengan baik, maka hasil pertemuan dan solusi bisa digunakan sebagai role model penataan wilayah perkotaan padat penduduk di Indonesia," terang Emrus.

Selain itu, dari aspek komunikasi politik, tindakan itu berguna untuk membangun kepercayaan. Sebab, isi kampanye merupakan janji politik yang harus diwujudkan oleh para kandidat ketika sudah memegang mandat rakyat menduduki jabatan publik.

"Konsistensi pemimpin dilihat dari kesesuaian janji politik dengan perwujudannya kepada masyarakat," ujar Emrus.

Dengan demikian, kredibilitas dan kepercayaan terhadap pemimpin tetap terpelihara, sebagai ciri utama seorang negarawan.‎ (ts)