Peneliti LIPI Nilai Jokowi Tak Punya Visi Misi Yang Jelas!
[tajukindonesia.com] - Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memperhatikan situasi politik demokrasi ke depan. Pasalnya, kata dia, politik bukan hanya sebatas koalisi, memperluas koalisi atau bagaimana menjaga stabilitasi politik agar gangguan politik bisa lebih diminimalisir.
"Mungkin di balik keberhasilan bidang ekonomi, percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur ada hal yang mestinya menjadi perhatian presiden, yang saya maksud adalah politik jangka panjang, Itu tidak kalah pentingnya bagaimana memperhatikan demokrasi kita kedepan. Ini yang minim dalam penilaian saya, belum begitu kuat," ujar Syamsuddin pada saat diskusi dan peluncuran buku 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (21/10).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo yang mendapat mandat politik melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) harus memiliki visi yang kuat, bagaimana sebaiknya demokrasi politik tersebut dibangun. Kemudian apabila politik presiden dan pemerintah itu baik, maka itu harus dipertahankan. Oleh sebab itu pemerintah harus mem-back up persoalan ini dengan baik, jangan sampai demokrasi politik tersebut diserahkan begitu saja ke parlemen atau dimangsa oleh partai politik yang memiliki tujuan berbeda dan berorientasi jangka pendek.
"Ini sayangnya tidak cukup diback up Istana Presiden. Jangan sebagaimana presiden kita sebelumnya. Dimana pemerintah selalu mengalah dalam bidang politik. Jadi apapun yang dikehendaki oleh partai politik diparlemen selalu dipenuhi, ini tidak begitu baik," tutur Syamsuddin.
Oleh karena itu, lanjut Syamsuddin, Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat berhak menentukan yang terbaik untuk keberlangsungan bangsa ini ke depan.
"Kalau pilihan politik presiden dan pemerintah itu jelas, itulah yang seharusnya dipertahankan dalam menghadapi pembahasan Undang-Undang politik di parlemen," tutupnya. [jtns]
Menurutnya, Presiden Joko Widodo yang mendapat mandat politik melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) harus memiliki visi yang kuat, bagaimana sebaiknya demokrasi politik tersebut dibangun. Kemudian apabila politik presiden dan pemerintah itu baik, maka itu harus dipertahankan. Oleh sebab itu pemerintah harus mem-back up persoalan ini dengan baik, jangan sampai demokrasi politik tersebut diserahkan begitu saja ke parlemen atau dimangsa oleh partai politik yang memiliki tujuan berbeda dan berorientasi jangka pendek.
"Ini sayangnya tidak cukup diback up Istana Presiden. Jangan sebagaimana presiden kita sebelumnya. Dimana pemerintah selalu mengalah dalam bidang politik. Jadi apapun yang dikehendaki oleh partai politik diparlemen selalu dipenuhi, ini tidak begitu baik," tutur Syamsuddin.
Oleh karena itu, lanjut Syamsuddin, Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat berhak menentukan yang terbaik untuk keberlangsungan bangsa ini ke depan.
"Kalau pilihan politik presiden dan pemerintah itu jelas, itulah yang seharusnya dipertahankan dalam menghadapi pembahasan Undang-Undang politik di parlemen," tutupnya. [jtns]
Related Posts :
Gerindra : 2 Tahun, Jokowi-JK Terlalu Banyak Beri Janji !
Rachma : "Masyaallah Pungli Kelas Teri Diuber dan Ditangkap, Sedangkan yang Korupsi Kelas Kakap Dibiarkan!"
Miris!! Kemiskinan Tak Tertuntaskan di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi
Peneliti LIPI Nilai Jokowi Tak Punya Visi Misi Yang Jelas!
Bahaya! Perekonomian Indonesia Alami Stagnasi Serius Semasa Jokowi - JK..
