Fit and Proper Test Budi Gunawan di DPR akan Digelar Tertutup
[tajukindonesia.com] Jakarta - Komisi I DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala BIN Komjen Budi Gunawan (BG) Rabu (7/9) besok. Fit and proper test tersebut akan berlangsung tertutup.
"Saya kira agar bebas dalam tanya jawab akan tertutup. Besok mungkin jam 10.00 WIB," ungkap Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin usai sidang paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Rencananya Komisi I akan menggelar rapat internal sore nanti terkait persiapan dari fit and proper test tersebut. Hanya saja TB tidak dapat mengungkap pertanyaan apa saja yang akan diajukan Komisi I kepada Komjen Budi Gunawan.
"Itu nanti tergantung per anggotanya masing-masing. Biasanya mereka akan persiapkan pertanyaan-pertanyaan," jelas dia.
Meski begitu, TB sedikit memberi gambaran mengenai fokus atau topik yang akan dibahas. Ini terkait dengan kinerja BIN sebagai unsur intelijen negara.
"Terutama mengenai pemberantasan teroris, masalah-masalah proteksi perlindungan warga negara seperti kasus penculikan, dan itu menjadi tanggung jawab sebagai kepala BIN," tutur TB.
Dalam kapasitas sebagai mitra BIN, Komisi I berharap agar Komjen Budi bisa memberikan informasi yang valid kepada presiden terkait temuan-temuan intelijen. Dengan demikian, pemerintah tidak akan kecolongan khususnya pada hal-hal sensitif.
"Harus memberikan informasi yang valid, aktual dan terpercaya dalam memberikan masukan untuk keputusan presiden," kata TB.
"Dan perlu diingat, kita ini Komisi I hanya memberikan pertimbangan saja, jadi tidak menyetujui atau menyetujui. Insya Allah lebih cepat," imbuh politisi PDIP itu.
Soal background Komjen Budi Gunawan dari Polri, TB tidak melihat itu akan menghambat kinerjanya. Sementara soal kasus-kasus yang pernah menjadi catatan Komjen Budi, DPR menilai semua sudah clear.
"Bedanya dulu eks TNI, sekarang Polri aktif. Semua kepala atau pemimpin mengacu pada per undang-undangan. Mungkin leadership bisa berbeda, tapi tujuan tetap sama," ucap TB.
"Sampai hari ini sudah selesai (kasus yang melibatkan Komjen Budi). Kalau presiden sudah mengirim (keputusan penunjukkan), artinya sudah selesai," tandasnya.
Uji kelayakan Kepala BIN Sutiyoso di DPR pada 30 Juni 2015 lalu juga digelar secara tertutup. Saat itu Sutiyoso yang meminta uji kelayakan digelar secara tertutup.
(ear/tor)
"Terutama mengenai pemberantasan teroris, masalah-masalah proteksi perlindungan warga negara seperti kasus penculikan, dan itu menjadi tanggung jawab sebagai kepala BIN," tutur TB.
Dalam kapasitas sebagai mitra BIN, Komisi I berharap agar Komjen Budi bisa memberikan informasi yang valid kepada presiden terkait temuan-temuan intelijen. Dengan demikian, pemerintah tidak akan kecolongan khususnya pada hal-hal sensitif.
"Harus memberikan informasi yang valid, aktual dan terpercaya dalam memberikan masukan untuk keputusan presiden," kata TB.
"Dan perlu diingat, kita ini Komisi I hanya memberikan pertimbangan saja, jadi tidak menyetujui atau menyetujui. Insya Allah lebih cepat," imbuh politisi PDIP itu.
Soal background Komjen Budi Gunawan dari Polri, TB tidak melihat itu akan menghambat kinerjanya. Sementara soal kasus-kasus yang pernah menjadi catatan Komjen Budi, DPR menilai semua sudah clear.
"Bedanya dulu eks TNI, sekarang Polri aktif. Semua kepala atau pemimpin mengacu pada per undang-undangan. Mungkin leadership bisa berbeda, tapi tujuan tetap sama," ucap TB.
"Sampai hari ini sudah selesai (kasus yang melibatkan Komjen Budi). Kalau presiden sudah mengirim (keputusan penunjukkan), artinya sudah selesai," tandasnya.
Uji kelayakan Kepala BIN Sutiyoso di DPR pada 30 Juni 2015 lalu juga digelar secara tertutup. Saat itu Sutiyoso yang meminta uji kelayakan digelar secara tertutup.
(ear/tor)
Related Posts :
Uchok Sky Khadafi : Presiden Jokowi Diduga Kembali Menabrak UU!
Mabes Polri Melalui Korps Brimob Minta Aparat 'Siaga I' Sikapi Kondisi NKRI Terkini
Koordinator Aksi Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI : "500 Ribu Massa Akan Hadir 4 November"
"Jangan membawa Atribut Muhammadiyah Karena Mereka Selaku Warga Negara," Ungkap Haedar Nashir
Imam Besar FPI : Pantas Sukmawati Gagal Paham Pancasila, Ternyata Ijazah SMAnya Palsu
