PDIP DKI Wacanakan Interpelasi Anies, Gerindra Singgung Kebijakan Ahok
PDIP DKI Wacanakan Interpelasi Anies, Gerindra Singgung Kebijakan Ahok
[tajukindonesia.id] - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Iman Satri justru mempersoalkan wacana hak interpelasi yang digaungkan Fraksi PDIP.
"Ya nggak mungkin dong (Gerindra ajukan hak interpelasi), kita pengusung. Yang mau dikritik apa? Marah kita bela-bela wong cilik?" kata Iman saat dimintai tanggapan oleh detikcom melalui sambungan telepon, Rabu (24/1/2018).
Iman menuturkan Fraksi Gerindra mempersilakan Fraksi PDIP mengajukan hak interpelasi terhadap Anies. Namun di satu sisi, Fraksi Gerindra masih bertanya-tanya soal motif yang mendorong Fraksi PDIP merencanakan pengajuan hak interpelasi.
"Silakan mau interpelasi. Ya kan. Kebijakan apa sih yang salah selama ini? Semua prorakyat kok, katanya wong cilik? Ada apa, gitu lho. Tapi nggak apa-apa, silakan. Kami mempersilakan," papar Iman.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono sebelumnya mengatakan hak interpelasi diajukan karena beberapa kebijakan Anies dinilai menabrak UU. Salah satunya penataan kawasan Tanah Abang.
Menanggapi alasan itu, Iman malah menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta usungan PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia membandingkan kebijakan penataan Tanah Abang versi Anies dengan kebijakan penggusuran yang dilakukan Ahok.
"UU apa? Ahok tabrak hak asasi nggak sih itu pindah-pindahin orang? Jangan melihat dari sisi-sisi yang negatif, yang positif. Tapi ya nggak apa-apa. Biar masyarakat yang menilai interpelasinya ini apa? Apa sakit hati, nggak bisa move on, atau karena apa," sindir Iman. [detik]