Rocky Gerung: Dwi Fungsi ABRI Selesai, Dwi Fungsi Sipil Mulai!

[tajukindonesia.id] - Kebijakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menganulir keputusan mutasi yang diambil Panglima TNI pendahulunya, Jenderal Gatot Nurmantyo, memunculkan polemik, kendati banyak pihak meminta agar keputusan Hadi Tjahjanto itu tidak dipolitisir.

Terkait polemik tersebut, Partai Demokrat telah mengeluarkan sikap. Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari menegaskan, soal rotasi dan mutasi perwira di jajaran TNI sepenuhnya masalah internal TNI. Tidak boleh satu pihak pun membawanya ke arena politik.

“Secara prinsip Partai Demokrat menghormati hubungan sipil dan militer sesuai dengan semangat demokrasi serta reformasi TNI dan Polri sesuai dengan UU yang berlaku. Rotasi dan mutasi perwira jajaran TNI sepenuhnya masalah internal TNI. Tidak boleh dibawa ke arena politik,” tegas Imelda Sari seperti dikutip situs demokrat (21/12).

Imelda Sari mengatakan, jika ada polemik serta pro kontra terhadap keputusan Panglima TNI tersebut, diharapkan TNI bisa memberikan penjelasan yang utuh dan lengkap, sehingga bisa dimengerti dan dipahami rakyat.

Sebelumnya, pengamat militer Salim Said mengaku nyaris yakin jika keputusan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menganulir keputusan Panglima Gatot Nurmantyo soal mutasi 16 perwira di jajaran TNI bukan inisiatif pribadi mantan Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) itu.

"Saya nyaris yakin keputusan yang mendadak dan kontoriversial oleh panglima TNI Hadi bukan inisiatif dia. Saya sudah banyak bicara dengan banyak perwiara TNI AU yang kenal pribadi dan tau karir panglima TNI Hadi. Dia bukan tipe orang yang berani ambil keputusan berani kayak gini," kata Salim kepada wartawan (21/12).

Bahkan, Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan keputusan mendadak oleh Panglima TNI adalah tidak lazim. Apalagi kata Salim, Hadi merupakan orang kedua yang berhasil jadi panglima TNI dari matra AU.

"Buat saya ini aneh, panglima TNI baru dilantik, ditambah dia ini adalah orang AU kedua yang jadi panglima. Ini jelas menjadi tanda tanya besar," kata Salim.

Salim pun menganalisa keputusan politis di balik kepentingan Presiden Jokowi. Menurut hemat Salim, ada dua dugaan yang bisa menguatkan. Pertama Presiden memang tidak suka dengan Gatot Nurmantyo dan kedua ada beberepa kelompok kepentingan yang berhasil menekan Presiden Jokowi.

Benarkah Jokowi di balik keputusan mendadak Hadi Tjahjanto?

Dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung di akun Twitter @rockygerung menulis: “Dwi fungsi ABRI selesai. Dwifungsi sipil mulai.”[ito]