PDIP: Seharusnya Jenderal Gatot Mengerti Etikanya...
[tajukindonesia.id] - Kritik terhadap Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memutasi 85 perwira tinggi (Pati) masih bermunculan. Kali ini kritik itu datang dari PDI Perjuangan.
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, seharusnya Jenderal Gatot tidak mengambil kebijakan strategis apa pun saat masa persiapan pensiun (MPP).
"Itu lebih kepada etika dia, kalau sudah MPP, tidak boleh ambil kebijakan strategis. Harusnya dia mengerti etikanya. Apalagi yang dirotasi 85 perwira tinggi," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).
Sundari mempertanyakan maksud dan motivasi Gatot melakukan perombakan besar tersebut. Ia juga menanggapi alasan Gatot yang mengaku melajukan rotasi karena tidak tahu presiden akan menyerahkan nama calon Panglima TNI ke DPR.
Sementara itu, Gatot mengakui bahwa keputusan mutasi jelas masa pensiun dirasanya kurang elok. Namun Gatot menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar aturan TNI karena dirinya secara de facto masih menjabat sebagai Panglima TNI.
"Jadi, kalau saya mengeluarkan (surat keputusan mutasi) tanggal 5 (Desember), walaupun secara legalitas masih boleh, secara de facto saya masih Panglima TNI. Tapi secara etika itu tidak. Saya tidak melanggar etika karena itu tanggal 4 (Desember) sudah diparaf," tutur Gatot.
Jenderal Gatot diketahui melakukan mutasi dari surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Salinan surat kemudoan ditembuskan kepada Menko Polhukam, Menhan, Kepala BIN, hingga Ketua Mahkamah Agung.
Mutasi jabatan 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi yakni Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD.
Edy mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara 2018. Jabatan Edy akan diisi Mayjen TNI Sudirman, yang semula menjabat ASops KSAD. [ito]
Sementara itu, Gatot mengakui bahwa keputusan mutasi jelas masa pensiun dirasanya kurang elok. Namun Gatot menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar aturan TNI karena dirinya secara de facto masih menjabat sebagai Panglima TNI.
"Jadi, kalau saya mengeluarkan (surat keputusan mutasi) tanggal 5 (Desember), walaupun secara legalitas masih boleh, secara de facto saya masih Panglima TNI. Tapi secara etika itu tidak. Saya tidak melanggar etika karena itu tanggal 4 (Desember) sudah diparaf," tutur Gatot.
Jenderal Gatot diketahui melakukan mutasi dari surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Salinan surat kemudoan ditembuskan kepada Menko Polhukam, Menhan, Kepala BIN, hingga Ketua Mahkamah Agung.
Mutasi jabatan 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi yakni Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD.
Edy mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara 2018. Jabatan Edy akan diisi Mayjen TNI Sudirman, yang semula menjabat ASops KSAD. [ito]
Related Posts :
Pemeriksaan Ahok Oleh Bareskrim Diduga Skenario Gembosi Demo Besar Umat Islam 4 November 2016 di Istana
Diduga Mau 'Nakut-Nakutin' Penyidik, Ahok Menghadap Presiden Sebelum ke Bareskrim
Walau Digantikan PLT, Ahok Minta Jangan Tunda Penggusuran Warga
Kemendagri Bantah Isu Plt Gubernur DKI 'Pesanan' Jokowi
Indra J. Piliang : Buzzer 1 Juta KTP Ahok-Heru Sebaiknya Nyebur ke Waduk Pluit
