Dilarang ke Myanmar, Penyelidik PBB: Sesuatu yang Buruk Telah Terjadi
Dilarang ke Myanmar, Penyelidik PBB: Sesuatu yang Buruk Telah Terjadi
[tajukindonesia.id] - Seorang penyelidik Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dilarang masuk ke Myanmar.
Sedianya penyelidik PBB, Yanghee Lee, dijadwalkan berkunjung ke Myanmar pada Januari mendatang untuk mengevaluasi penegakan HAM di negara itu, termasuk dugaan diskriminasi yang dialami etnis muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Pemerintah Myanmar menegaskan Lee dilarang masuk karena dinilai "tidak imparsial dan tidak objektif saat menjalankan tugasnya."
Sementara Lee menyebut, keputusan Myanmar melarangnya berkunjung ke negara di Asia Tenggara itu adalah bukti bahwa "sesuatu yang sangat buruk" telah terjadi di Rakhine.
Yanghee Lee telah mengunjungi Myanmar sebanyak enam kali sebagai penyelidik HAM PBB. (AFP)
Pada Selasa (19/12), otoritas Myanmar mengumumkan bahwa mereka menemukan 10 mayat di sebuah kuburan massal di Rakhine.
Lee sendiri telah mengunjungi negara tersebut Juli lalu. Saat itu dia mengungkapkan kecurigaan adanya ketidakberesan yang dialami warga muslim Rohingya di Rakhine.
Kekerasan pun memuncak di negara bagian itu pada bulan Agustus, setelah sekelompok milisi Rohingya, ARSA, menyerang sejumlah pos polisi. Militer Myanmar pun merespons dengan melakukan serangan ke kampung-kampung kelompok minoritas tersebut.
Sebanyak lebih 650.000 warga Rohingya telah meninggalkan Rakhine sejak Agustus. (Reuters)
Sejak itu, lebih 650.000 warga Rohingya -mencakup dua pertiga dari seluruh populasi Rohingya- telah meninggalkan Rakhine, menuju ke Bangladesh.
Kelompok bantuan kesehatan Medecins Sans Frontires memperkirakan setidaknya 6.700 warga Rohingya dibunuh pada selang waktu 25 Agustus hingga 24 September. PBB pun menyebut apa yang dilakukan pemerintah Myanmar pada warga Rohingya berpotensi untuk disebut sebagai genosida.
Kepada BBC, Lee mengaku 'sangat sedih' dilarang masuk ke Myanmar.
"Karena banyak harapan bahwa Myanmar bisa menjadi negara bebas dan demokratis," tuturnya, sembari menambahkan kekecewaannya terhadap fakta bahwa seluruh organisasi pemantau HAM juga telah dilarang masuk ke Myanmar.
Gelombang kekerasan di Rakhine, Myanmar, memaksa orang-orang Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh. (Reuters)
"Saya sangat berharap pemerintah Myanmar kembali mempertimbangkan keputusan mereka, karena keputusan ini jelas sangat memalukan, membuat negara ini terus terjerumus dalam ketidakadilan."
Menteri Dalam Negeri Myanmar, Tin Maung Swe kepada BBC Burma menegaskan bahwa Lee "sangat berbahaya bagi Myanmar," karena laporannya "bias, salah arah dan hanya mengangkat satu sisi".
Pemerintah Myanmar "akan terus bekerja sama dengan PBB, tetapi kami tidak menginginkan kehadirannya (Lee) secara pribadi," tutur Swe.
Sementara itu, militer Myanmar sedang menyelidiki temuan 10 kerangka manusia di kuburan massal di Desa Inn Din, dekat Maungdaw, Rakhine, salah satu daerah yang paling terdampak.
Militer telah mengunggah foto kuburan tersebut di Facebook dan mengaku akan menyelidiki "fakta di balik kuburan" itu. Militer berjanji akan menindak anggotanya jika terlibat.
Sejumlah sumber mengatakan pada AFP bahwa pembunuhan tersebut terjadi sekitar setahun yang lalu. Namun, hingga sekarang belum diketahui jenazah siapakah yang ditemukan.
Minggu lalu, dua reporter Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditangkap di Myanmar.
Sang istri menyebut Wa Lone sebagai wartawan yang imparsial. (BBC)
Polisi mengaku keduanya diinvestigasi karena dugaan pelanggaran terhadap undang-undang Rahasia Negara.
Pejabat Amerika, Inggris dan Uni Eropa mengecam Myanmar atas penangkapan dua wartawan tersebut dan meminta keduanya untuk dibebaskan.
Istri Wa Lone, Pan Ei Mon, kepada BBC Burma mengungkapkan kekhawatirannya atas penangkapan sang suami.
Dia menyebut Wa Lone sebagai wartawan yang sangat bersemangat dalam bekerja, dan menyebut "pekerjaannya adalah prioritas pertama dalam hidupnya... dan dia tidak memihak dalam menulis." [dtk]
