Jabatan Plt Yang Dipegang Idrus Marham Ilegal
Tajuk Indonesia - Kedudukan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar dipersoalkan.
Politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang, menjelaskan, posisi Plt tidak dikenal dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Golkar.
"Jabatan Plt yang dipegang Idrus Marham tidak sah karena tidak dikenal dalam AD/ART," tegas Bintang dalam diskusi bertajuk "Golkar Pasca Novanto" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).
Apalagi, pengangkatan Idrus sebagai pengganti sementara Setya Novanto hanya diputuskan oleh rapat pleno DPP Partai. Padahal, seharusnya DPP harus melibatkan semua pengurus DPD I Golkar se-Indonesia.
"Ini hanya ditentukan oleh rapat sebagian kecil orang. Harusnya berdasarkan suara 34 DPD, DPP itu seharusnya meskipun terdiri dari ratusan orang tapi hanya satu suara," jelasnya.
"Jabatan Plt yang dipegang Idrus Marham tidak sah karena tidak dikenal dalam AD/ART," tegas Bintang dalam diskusi bertajuk "Golkar Pasca Novanto" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).
Apalagi, pengangkatan Idrus sebagai pengganti sementara Setya Novanto hanya diputuskan oleh rapat pleno DPP Partai. Padahal, seharusnya DPP harus melibatkan semua pengurus DPD I Golkar se-Indonesia.
"Ini hanya ditentukan oleh rapat sebagian kecil orang. Harusnya berdasarkan suara 34 DPD, DPP itu seharusnya meskipun terdiri dari ratusan orang tapi hanya satu suara," jelasnya.
Related Posts :
Dituduh Memprovokasi, Habib Rizieq dilaporkan ke Polda Bali
Kezaliman Terus Menerus Didapat, Aksi Damai Bela Islam Kembali Dikumandangkan
Bantah Tudingan Kriminalisasi Rizieq Shihab, Kapolda Metro Jaya: Saya Berdosa Kalau Kriminalisasi
Larang Aksi Bela Ulama 96 di Istiqlal, Kapolda Iriawan: Sudah, Tadarusan Saja
Jokowi: Ingat, Salat Itu Tiang Agama
