GAWAT!! Ditemukan Masalah Serius Pada Sistem Registrasi SIM CARD, Pemerintah Jokowi Belum Menjawab
[tajuk-indonesia.com] - Program pemerintah Jokowi memerintahkan rakyat meregistrasi kartu telepon seluler prabayar ternyata ditemukan banyak masalah keamanan.
Hak tersebut dikatakan pakar keamanan cyber, Pratama Persadha, dalam diskusi bertajuk “Ketik REG Data Aman?” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11), dilansir Rmol.
Pratama membuktikan apa saja masalah yang ditemukannya secara riil. Pertama, seseorang bisa meregistrasi kartu prabayarnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) milik orang lain. Pratama mengaku telah mencoba sendiri hal itu sebelum acara diskusi berlangsung.
“Ada kartu keluarga orang di internet, terus saya coba pakai daftar pakai punya itu dan sukses. Jadi, kalau orang mau buat jahat, dia bisa ambil dari internet,” umbarnya.
Yang kedua, belum ada opsi “unregister” dalam proses pendaftaran. Padahal, opsi unregister sangat penting. Misalnya, seseorang (A) mencoba mendaftarkan nomor telepon selulernya dengan NIK dan KK milik orang lain (B), maka harus ada pilihan agar si B bisa membatalkannya. Kenyataannya, registrasi kartu prabayar saat ini bersifat final.
“Mekanisme untuk menghapus itu enggak ada, padahal itu NIK orang lain. Di luar negeri ada opsi unregister itu,” kata dia.
Kekurangan lain, lanjutnya, di saat mau mengganti nomor ponsel, masyarakat harus mendatangi gerai operator. Menurut dia hal itu sangat menyulitkan masyarakat terutama yang ada di pedalaman.
“Kita di Jakarta ini gampang, tinggal nunggu angkot, naik busway, bisa ke gerai operator. Coba kalau di Papua, untuk turun ke kota berhari-hari. Bagaimana ceritanya,” kritik dia.
Pratama menyarankan, kebijakan pemerintah yang sesungguhnya bertujuan baik sebisa mungkin tidak membebani masyarakat terlalu berat.
“Harus dibuat sistem yang masyarakat bisa mengakses, tapi di lain pihak juga kita bisa amankan,” sarannya.
Ditekankannya bahwa ada kewajiban pemerintah memastikan data yang diregistrasikan benar-benar aman. Dia menyinggung pentingnya UU Privasi dan edukasi dini tentang cyber kepada publik. [hkc]
Yang kedua, belum ada opsi “unregister” dalam proses pendaftaran. Padahal, opsi unregister sangat penting. Misalnya, seseorang (A) mencoba mendaftarkan nomor telepon selulernya dengan NIK dan KK milik orang lain (B), maka harus ada pilihan agar si B bisa membatalkannya. Kenyataannya, registrasi kartu prabayar saat ini bersifat final.
“Mekanisme untuk menghapus itu enggak ada, padahal itu NIK orang lain. Di luar negeri ada opsi unregister itu,” kata dia.
Kekurangan lain, lanjutnya, di saat mau mengganti nomor ponsel, masyarakat harus mendatangi gerai operator. Menurut dia hal itu sangat menyulitkan masyarakat terutama yang ada di pedalaman.
“Kita di Jakarta ini gampang, tinggal nunggu angkot, naik busway, bisa ke gerai operator. Coba kalau di Papua, untuk turun ke kota berhari-hari. Bagaimana ceritanya,” kritik dia.
Pratama menyarankan, kebijakan pemerintah yang sesungguhnya bertujuan baik sebisa mungkin tidak membebani masyarakat terlalu berat.
“Harus dibuat sistem yang masyarakat bisa mengakses, tapi di lain pihak juga kita bisa amankan,” sarannya.
Ditekankannya bahwa ada kewajiban pemerintah memastikan data yang diregistrasikan benar-benar aman. Dia menyinggung pentingnya UU Privasi dan edukasi dini tentang cyber kepada publik. [hkc]
Related Posts :
Pengamat Nilai Suap Pengisian Jabatan Berpotensi Melumpuhkan Pelayanan Publik
Mahfud MD: Banyak yang Jual Beli Jabatan Seperti Bupati Klaten
GNPF-MUI Tegaskan Tuntutan Aksi Bela Islam Hanya Tegakkan Hukum untuk Ahok
DPR Puji Kerja Ditjen Imigrasi Karena Telah Berhasil Amankan 76 PSK Asal Cina
Bantu Banjir Bima, PKS Apresiasi Kak Seto
